Ia mengapresiasi langkah KPK yang masih menindak kepala daerah dan aparat di daerah.
Namun, Mahfud mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada aktor lapis bawah.
“Kalau politik hukum hanya berani menyasar lapisan bawah, sementara yang besar tidak tersentuh, pesan keadilan akan terasa timpang,” ujarnya.
Menurut Mahfud, publik memiliki kepekaan tinggi terhadap ketimpangan ini. Ketika kasus kecil cepat diproses,
tetapi perkara bernilai besar tak kunjung jelas, kepercayaan masyarakat terhadap hukum perlahan terkikis.
Kasus Pagar Laut : Banyak Sertifikat, Minim Tanggung Jawab
Salah satu contoh konkret yang disorot Mahfud adalah kasus pagar laut yang sempat menghebohkan publik.
Pada awalnya, kasus ini dijanjikan akan diusut hingga ke akar persoalan, termasuk dugaan keterlibatan jaringan besar dalam penerbitan sertifikat lahan negara.
Namun dalam praktiknya, proses hukum hanya menyentuh pelaku di level desa.
“Tidak mungkin 260 lebih sertifikat dikeluarkan oleh orang kecil,” ujar Mahfud.
Menurutnya, penerbitan sertifikat dalam jumlah besar pasti melibatkan jaringan luas, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, hingga pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan struktural.
“Tapi sampai sekarang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab di tingkat atas,” sambungnya.
Bagi Mahfud, pola seperti ini berulang dalam banyak kasus besar : pelaku kecil diproses, sementara aktor utama di balik layar seolah tak tersentuh.
Proyek Whoosh dan Pertanyaan Konstitusional
Mahfud juga menyinggung proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Proyek strategis nasional bernilai besar tersebut,
menurutnya, masih menyisakan banyak tanda tanya dari sisi hukum dan tata kelola.
Ia menyoroti dugaan pembengkakan biaya, perubahan skema kerja sama, serta minimnya transparansi pembahasan proyek tersebut di lembaga legislatif.
