Anthony Budiawan Angkat Suara Soal Maraknya Thrifting Ilegal, Nilai Kebijakan Larangan Pemerintah Sudah Tepat

photo author
Tim Warta Pesona 01, Warta Pesona
- Selasa, 25 November 2025 | 15:32 WIB
Anthony Budiawan buka suara mengenai kebijakan tegas impor baju bekas Menkeu Purbaya - WartaPesona.com (Law-Justice)
Anthony Budiawan buka suara mengenai kebijakan tegas impor baju bekas Menkeu Purbaya - WartaPesona.com (Law-Justice)

Upah Rendah Disebut Penyebab Utama Daya Beli Lemah

Lebih jauh, Anthony menyoroti akar masalah rendahnya daya beli masyarakat. Ia menyebut bahwa pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia berada di bawah standar kebutuhan minimum.

“194 juta orang itu punya pendapatan kurang dari Rp1,5 juta per bulan. Dengan segitu tentu mereka akan kesulitan untuk memberikan daya belinya,” jelasnya.

Menurut Anthony, jika pemerintah membiarkan industri dalam negeri kalah dengan alasan daya beli rendah, maka justru lapangan pekerjaan akan hilang dan tingkat kemiskinan meningkat.

Ia pun mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif kebijakan seperti:

  • pemberian subsidi bagi produsen garmen lokal.

  • atau menaikkan tingkat upah secara bertahap.

Menariknya, Anthony juga menyinggung efektivitas program-program sosial yang ada.

“Daripada kita memberikan Rp100 triliun–Rp300 triliun kepada makan bergizi gratis (MBG), langsung kasihkan aja ke masyarakat miskin tadi.

Mereka bisa menyelesaikan masalah gizi sekaligus mengurangi kemiskinan,” katanya.

Purbaya Siapkan Sanksi Lebih Berat : Denda, Penjara, dan Blacklist Seumur Hidup

Menteri Keuangan Purbaya, yang kini menjadi salah satu tokoh paling vokal dalam penindakan barang impor ilegal, sebelumnya mengungkapkan bahwa sanksi yang ada selama ini tidak memberikan efek jera.

Ia menyebut hukuman yang hanya berupa pemusnahan barang dan penahanan pelaku justru membebani negara.

“Saya rugi harus ngeluarin uang untuk pemusnahan dan ngasih makan orang,” ujarnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, pada 27 Oktober 2025.

Purbaya menegaskan bahwa aturan baru akan dirancang untuk memberikan sanksi berlapis, antara lain:

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: IRA WP

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Donald Trump: Kami Jadi Penjaga Selat Hormuz

Selasa, 14 Juli 2026 | 08:51 WIB
X