Anthony Budiawan Angkat Suara Soal Maraknya Thrifting Ilegal, Nilai Kebijakan Larangan Pemerintah Sudah Tepat

WartaPesona.com — Polemik masuknya barang impor ilegal, khususnya pakaian bekas atau thrifting, kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penindakan keras di sektor ini.

Di tengah dinamika tersebut, Ekonom Anthony Budiawan ikut angkat suara dan memberikan dukungan penuh atas kebijakan pemerintah yang memperketat aturan impor ilegal.

Baca Juga: Kontroversi 439 Balpress Ilegal : Pedagang Resah, Pemerintah Minta Fokus ke Produk Lokal

Anthony : Impor Barang Bekas Rugikan Industri Nasional

Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada Senin, 24 November 2025, Anthony Budiawan menjelaskan bahwa impor barang bekas bukan hanya merusak pasar, tetapi secara langsung mengancam keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.

Ia menilai praktik ini sama halnya dengan dumping, penjualan barang murah secara tidak wajar yang mematikan produksi lokal.

“Impor barang bekas ini justru dumping dan merugikan, membuat beberapa industri kita tutup,” ungkap Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) tersebut.

“Ngomong aja bekas, kita nggak tahu kalau bisa aja itu baru, itu dumping dan kita ada Undang-Undang antidumping tapi tidak berjalan,” lanjutnya.

Anthony menilai pemerintah terlalu lama membiarkan fenomena ini, sehingga banyak pelaku industri tekstil, konveksi, dan garmen terpaksa menutup usaha akibat kalah bersaing dengan barang murah dari luar negeri.

Daya Beli Rendah Bukan Alasan Legalkan Barang Bekas Ilegal

Sebagian pihak berargumen bahwa maraknya pakaian bekas impor terjadi akibat daya beli masyarakat yang masih rendah. Namun, Anthony tegas menolak logika tersebut.

“Itu harus dicari solusi, nggak bisa kita bilang daya beli masyarakat rendah lalu barang bekas masuk,” ujarnya.

“Nanti juga kita bisa bilang pangan-pangan yang murah harus masuk, petani-petani bisa rugi besar. Belum tentu yang masuk itu fair competition.”

Anthony menilai persoalan daya beli tidak bisa dijadikan justifikasi untuk membiarkan pelanggaran hukum, apalagi jika dampaknya memperburuk ekonomi nasional dalam jangka panjang.