WartaPesona.com - Dalam rangka memperkuat kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan keimigrasian yang berpengaruh langsung pada sektor pariwisata nasional, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan kerja sama mulai dari mobilitas wisatawan mancanegara, tenaga ahli, investor, hingga penyelenggaraan kegiatan internasional (MICE), semuanya membutuhkan layanan keimigrasian yang cepat, pasti, dan mudah diakses.
Hal tersebut ditegaskan oleh Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kemenpar, Zulkifli Harahap, dalam kegiatan “Sosialisasi Aturan Terkait Keimigrasian” yang berlangsung di Jakarta, Selasa (18/11/2025) di Gedung Sapta Pesona.
Menurutnya, kecepatan dan kepastian layanan menjadi faktor penentu daya saing Indonesia di tengah kompetisi pariwisata global yang semakin ketat.
“Kita ingin menarik lebih banyak investor, event MICE internasional, dan tenaga ahli profesional. Namun di lapangan, kami masih menemukan perbedaan interpretasi jenis visa, kendala administratif, sampai perbedaan penerapan kebijakan antar daerah,” ujar Zulkifli.
Pak Zulkifli menambahkan, bahwa tantangan serupa juga dirasakan pelaku industri, terutama terkait belum meratanya pemahaman mengenai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di berbagai pintu masuk. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang dapat menghambat iklim investasi dan pengembangan pariwisata berkualitas.
Karena itu, Kemenpar menilai pentingnya memperkuat koordinasi di lintas-lembaga, harmonisasi kebijakan, serta penyamaan persepsi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri pariwisata.
Melalui sosialisasi yang dilakukan ini, Kemenpar berharap tercipta sinergi yang lebih solid, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemahaman yang seragam terkait kebijakan keimigrasian yang mendukung kemudahan berwisata, berbisnis, dan berinvestasi di Indonesia.
Forum ini juga menjadi langkah yang strategis untuk memperkuat tata kelola keimigrasian yang berfokus pada pelayanan, kepastian hukum, dan daya saing pariwisata nasional.
“Kemenpar, Kemenimipas, dan Kementerian Luar Negeri adalah wajah pelayanan pemerintah Indonesia di mata dunia. Sosialisasi ini bukan sekadar pertemuan teknis, tapi momentum penyelarasan kebijakan,” tegas Zulkifli.
Tak hanya itu, dari kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Subdirektorat Standardisasi Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, Misnal Ariyanto.
Dalam paparannya, ia menyampaikan komitmen Kemenimipas mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi nasional melalui transformasi layanan visa yang semakin efisien.
Misnal memaparkan bahwa sejak 2019, pengajuan visa online terus dikembangkan, termasuk dari pembaruan sistem pada 2023 yang membuat proses permohonan lebih sederhana bagi pemohon maupun petugas.
Artikel Terkait
Pariwisata Indonesia Semakin Menguat, Kunjungan Wisman Tembus 1,39 Juta pada September 2025
Kemenpar Bersiap Luncurkan Indonesia Tourism Outlook 2025/2026
Program Kerja 2026: Kemenpar Genjot Penguatan UMKM Pariwisata
Indonesia Mantapkan Langkah di Pasar India Lewat Business Matching di New Delhi