Polemik Utang Rp116 Triliun Proyek Whoosh: Menkeu Purbaya Tegas Tolak Bayar, Istana Desak Danantara Cari Jalan!

Ringkasan :

1. Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) senilai Rp116 triliun mencuat setelah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk melunasi kewajiban tersebut.
2. Dari pihak Istana, Mensesneg Prasetyo Hadi meminta agar semua pihak mencari skema penyelesaian utang tanpa membebani keuangan negara.
3. Sementara itu, COO Danantara Dony Oskaria menyebut pihaknya telah menyiapkan dua opsi solusi, yakni menambah penyertaan modal atau menyerahkan infrastruktur Whoosh kepada pemerintah seperti sistem perkeretaapian lainnya.

Ringkasan ini dihasilkan oleh AI.

WartaPesona.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik setelah mencuat isu utang jumbo mencapai Rp116 triliun.

Proyek transportasi modern yang sebelumnya digadang-gadang sebagai simbol kemajuan teknologi Indonesia kini menghadapi tantangan besar di sisi pembiayaan.

Polemik ini memuncak setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan enggan menggunakan dana APBN untuk melunasi utang proyek tersebut.

“Kalau dibiayai negara, lalu apa gunanya ada manajemen Danantara?” ujarnya dengan nada tegas dalam forum media gathering di Bogor, Jumat, 10 Oktober 2025.

Baca Juga: Telisik Alasan Prabowo Memberhentikan Arief Prasetyo dari Kepala Bapanas: Jabatan Diambil Alih Menteri Pertanian, Ada Tugas Baru Menanti!

Menkeu Purbaya: “Danantara Harus Tanggung Jawab”

Purbaya menegaskan bahwa PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sebagai operator proyek berada di bawah Danantara, sehingga tanggung jawab finansial seharusnya tidak dibebankan kepada pemerintah.

Menurutnya, Danantara memiliki kekuatan finansial yang cukup besar, dengan dividen tahunan mencapai Rp80 triliun atau lebih, yang bisa digunakan untuk menutupi beban utang.

“Jangan kalau untung di swasta, rugi ke pemerintah. Itu bukan prinsip tata kelola yang sehat,” ujar Purbaya menegaskan.

Pernyataan ini langsung menyita perhatian karena menggambarkan sikap tegas pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal agar proyek besar tidak menjadi beban bagi masyarakat.

Istana Turun Tangan: Cari Jalan Tanpa Sentuh APBN

Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah sudah meminta semua pihak untuk mencari skema pembayaran alternatif tanpa menggunakan dana APBN.