Isi tuntutan 17 plus 8 tersebut antara lain mendesak pemerintah, DPR, partai politik, hingga aparat keamanan untuk menunaikan tugas secara optimal serta meninjau ulang sejumlah kebijakan ekonomi.
Selain itu, terdapat pula tuntutan jangka panjang yang menyoroti perlunya reformasi DPR, penguatan Komnas HAM, serta pembentukan lembaga pengawas independen.
Artikel Terkait
Luhut Ngaku Yakin Mantan Bawahannya di Era Jokowi Itu Capai Target Ekonomi RI
Kemlu RI Intensif Koordinasi dengan Peru, Usut Tuntas Kematian Staf KBRI Zetro Leonardo
Negosiasi Dagang Indonesia AS, Airlangga Hartarto Beberkan Progres Pembahasan Tarif Resiprokal
Menkeu Purbaya Ungkap Arahan Presiden Percepat Ekonomi Nasional, Salah Satunya Aturan Fiskal Bakal Longgar