Pramono Anung Jadikan LHKPN sebagai Pilar Transparansi: Pemprov DKI Siap Jadi Teladan Nasional

WartaPesona.com- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kembali menegaskan arah kebijakan pemerintahannya yang berfokus pada transparansi, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dalam pernyataannya di Balai Kota Jakarta, Senin (28/7), Pramono menekankan bahwa pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen moral untuk membangun kepercayaan publik.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Gubernur Pramono telah menyerahkan LHKPN tahunannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 April 2025.

Baca Juga: Dapur MBG Resmi Hadir di Bone: Santri Sehat, Ekonomi Rakyat Menguat

Tercatat, total kekayaannya selama tahun 2024 mencapai Rp114,5 miliar, naik sekitar Rp10 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan ini bersumber dari peningkatan aset finansial dan harta bergerak, yang seluruhnya dicatat dan dilaporkan secara transparan.

“Transparansi adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan rakyat. LHKPN adalah refleksi dari niat kita untuk jujur kepada publik, bukan hanya angka-angka semata, tetapi cermin komitmen integritas,” ujarnya.

Baca Juga: Daya Tahan Tubuh: Rahasia Imun Sehat dari Cumi-Cumi

Pramono menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya akan terus memperluas ruang keterbukaan informasi, memperkuat pengawasan internal, serta membuka kanal dialog yang inklusif dengan masyarakat.

Menurutnya, good governance tidak cukup hanya dengan sistem, tetapi juga harus ditopang oleh keteladanan moral para pemimpin.

“Kita harus menjadi teladan. Pemerintah tidak boleh tertutup, tidak boleh anti-kritik. Justru dengan keterbukaan, kita bisa memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada rakyat,” ungkapnya.

Selain pelaporan kekayaan, Pramono juga berkomitmen mengembangkan sistem pelayanan publik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ia menyebutkan bahwa reformasi birokrasi akan terus dilanjutkan, termasuk dengan digitalisasi layanan, penguatan whistleblower system, dan evaluasi kinerja berbasis akuntabilitas.

Pramono juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI untuk menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam bekerja dan melayani masyarakat.