Menjaga Integritas Destinasi: Wamenpar Tegaskan Nol Toleransi terhadap Pungli di Kawasan Wisata

WartaPesona.com- Jakarta, 22 Mei 2025 — Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan bahwa praktik pungutan liar (pungli) tidak boleh lagi terjadi di kawasan destinasi wisata.

Hal ini disampaikannya dalam rapat daring bersama para pemangku kepentingan sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai bentuk tindak lanjut atas kasus pungli yang dialami salah satu konten kreator nasional di kawasan Kampung Adat Ratenggaro.

Insiden tersebut terjadi di jalur wisata dari Jalan Poros Tengah Ratenggaro menuju Tambolaka dan Pantai Ratenggaro.

Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar Paparkan Moderasi Beragama dan Ekoteologi di Georgetown University

Kejadian ini sempat menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial, memunculkan kekhawatiran terhadap citra destinasi NTT yang tengah berkembang pesat. Diketahui, NTT telah mencatat kunjungan wisatawan sebanyak 1,5 juta orang pada tahun 2024.

Wamenpar menekankan pentingnya kolaborasi untuk menciptakan pariwisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Praktik seperti ini tidak boleh terjadi lagi, karena akan berdampak pada keberlanjutan dan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi,” tegas Ni Luh Puspa.

Baca Juga: Wapres Gibran Tegaskan Peran Industri Manufaktur sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Pemerintah Provinsi NTT telah merespons cepat dengan mengadakan pertemuan yang melibatkan Polsek Kodi Bangedo, Danramil Kodi, kepala desa, serta tokoh masyarakat.

Masyarakat Kampung Adat Ratenggaro pun menyampaikan permohonan maaf serta mengakui bahwa tindakan tersebut mencoreng nama baik daerah mereka.

Wamenpar menyambut baik permintaan masyarakat agar diberikan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan terkait pengelolaan pariwisata yang profesional. Ia menekankan perlunya pendekatan preventif dan edukatif, terutama kepada generasi muda di wilayah destinasi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Reformasi Regulasi Demi Kedaulatan Energi Nasional

“Kami mendukung penguatan SDM lokal, termasuk pelatihan digital, pemasaran, dan pengelolaan destinasi berbasis komunitas,” ujarnya.