Potensi ekonomi tahun 2025 di Yogyakarta, dari pariwisata, pertanian, dan UMKM akan jadi sektor unggulan

WartaPesona.com - Pariwisata, pertanian, dan UMKM, serta ekonomi kreatif inovatif (ekraf) akan menjadi peluang bisnis yang semakin menjanjikan di Yogyakarta pada tahun 2025 mendatang.

Hal itu karena pada tahun 2025, Pemerintah DI Yogyakarta memilih pengembangan sektor Pariwisata, Pertanian, UMKM, dan Ekraf sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan perihal tersebut dalam Sidang Paripurna Penghantaran Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Raja Yogyakarta tersebut mengatakan, Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif Menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif akan menjadi tema pembangunan di tahun 2025.

Menurutnya, tema tersebut ditetapkan berdasarkan rancangan KUA dan PPAS, dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi saat ini.
Lebih jauh Gubernur Sri Sultan menjelaskan jika tema tersebut mengandung kata kunci sektor unggulan, kreatif, inovatif, dan ekonomi inklusif.

Adapun sektor unggulan itu adalah pengembangan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata, pertanian dan koperasi UMKM.
Menurut Sri Sultan, sektor pariwisata, pertanian dan koperasi UMKM akan didorong untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, utamanya di kawasan selatan Yogyakarta.

Sementara itu, kata kreatif dan inovatif dimaknai sebagai kemampuan berpikir untuk mencetuskan solusi, ide, gagasan, cara, dan produk.
"Selain itu juga mampu memberikan nilai tambah dengan cara yang baru atau berbeda," cetusnya.

Adapun ekonomi inklusif adalah peningkatan kesejahteraan dari pembangunan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi juga akan diikuti oleh penurunan ketimpangan dan pengangguran.

Sri Sultan mengungkapkan lagi, bahwa tema pembangunan di Yogyakarta tahun 2025 ini juga dibuat dengan memperhatikan gambaran kondisi ekonomi makro, yang menjadi asumsi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut dia, rancangan KUA dan PPAS DIY 2025 menggambarkan kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Dan, kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 akan menerapkan Opsen pajak kendaraan bermotor, dan Opsen pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Selain itu juga Opsen MBLB sesuai amanat undang-undang.

Sri Sultan menegaskan, penguatan pajak dan retribusi daerah akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pendapatan daerah. Dan, pendapatan daerah diarahkan pada upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang mendorong investasi.

Sedangkan belanja daerah diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional pada tahun 2025. Selain itu juga berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah.

Sedangkan pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan berharap rancangan KUA Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan PPAS DIY Tahun Anggaran 2025 ini bisa ditindaklanjuti dengan pembahasan dan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif.