Prabowo Tunda Beli 12 Jet Bekas Qatar Karena Keterbatasan Fiskal. Ekonom UI Ini Pernah Mengingatkan

WartaPesona.com - Pemerintah Republik Indonesia telah menunda rencana pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Alasan penundaan ini diungkapkan oleh Juru Bicara Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menyatakan bahwa penundaan tersebut disebabkan oleh keterbatasan fiskal, dilansir dari Detikcom.

Saat ini, pemerintah akan fokus pada retrofit atau peningkatan pesawat F-16 yang sudah dimiliki oleh Indonesia.

"Dalam keterbatasan kapasitas fiskal kita, untuk mengisi kekosongan sementara menunggu kedatangan pesawat Rafale Dassault yang sudah dipesan, maka kami akan melakukan retrofit terhadap pesawat-pesawat F-16 dan Sukhoi yang dimiliki," ungkap Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca Juga: Prabowo Subianto: Komitmen Terhadap Kebebasan Pers dan Demokrasi

Keputusan penundaan ini telah disepakati antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa rencana pembelian pesawat Mirage bekas tersebut adalah untuk mengisi kekosongan dalam kekuatan tempur TNI AU sebelum pesawat baru Rafale tiba di Indonesia.

"Pesawat Rafale adalah teknologi Prancis generasi 4,5 yang sudah kami pesan. Namun, pesawat pertama diperkirakan akan tiba dalam 36 bulan, dan skuadron pertama siap operasional dalam 48 bulan. Oleh karena itu, kami perlu kekuatan tempur interim selama periode tersebut, dan Mirage 2000-5 dianggap sebagai solusi yang potensial," kata Prabowo.

Penambahan alokasi dana Rp 61,7 triliun

Baca Juga: Ganjar Pranowo: Menjanjikan Pemutihan Utang Petani untuk Kesejahteraan Agrikultur

Sebelumnya sebagaimana yang dikutip dari Kompas.id bahwa ada penambahan alokasi dana Rp 61,7 triliun untuk alutsista Kementerian Pertahanan dari pinjaman luar negeri yang menuai kritik karena dianggap tidak lazim pada akhir tahun 2023 lalu, yang bisa berpotensi disalahgunakan, terutama menjelang pemilu.

Keputusan tersebut saat itu diambil dalam rapat tertutup yang melibatkan Menteri Pertahanan, Kepala Polri, Panglima TNI, dan Menteri Keuangan.

Penjelasan Menteri PPN/Bappenas mengenai tahapan pinjaman untuk pengadaan alutsista hingga 2034 turut memberikan konteks.

Baca Juga: Anies Baswedan Serukan ASN Berani Laporkan Atasan yang Tak Netral di Pilpres 2024

Sementara itu Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal, pada Jumat (1/12/2023) dikutip dari Kompas.id menilai bahwa mekanisme penarikan pembiayaan di awal tahun anggaran sebenarnya lazim, namun penambahan pinjaman di akhir tahun ini dianggap tidak mendesak.

Dalam situasi tertentu, penarikan pembiayaan di awal dapat diterima dengan syarat adanya kebutuhan prioritas yang mendesak.

Sebagai contoh, pada momen krisis seperti pandemi, di mana diperlukan pembiayaan besar, penggunaan pagu pinjaman dari tahun anggaran berikutnya dapat dijustifikasi.

"Faktornya biasanya harus dinilai berdasarkan derajat prioritas dan urgensi. Pertanyaannya, apakah penambahan pinjaman untuk belanja alutsista di akhir tahun ini merupakan suatu prioritas yang mendesak?" ujar Fithra.

Baca Juga: Sandiaga Uno optimis kinerja pariwisata ekonomi kreatif di 2024 meningkat, alasannya begini

Fithra menyoroti pertanyaan mengapa penambahan anggaran harus dilakukan menjelang pemilu.