Sekjen GAPKI ungkap kendala industri sawit di Indonesia, dari turunnya produktivitas hingga banyaknya lembaga

WartaPesona.com - Sekretaris Jenderal GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Hadi Sugeng mengungkapkan masih banyaknya kendala yang dihadapi di sektor industri sawit tanah air.

Menurut Sekjen GAPKI Hadi Sugeng, berbagai kendala industri kelapa sawit di Indonesia salah satunya adalah banyaknya kementerian lembaga yang terlibat di sektor tersebut.

Sekjen GAPKI Hadi Sugeng mengatakan, banyaknya kementerian lembaga yang terlibat di industri kelapa sawit membuat pengambilan keputusan menjadi lambat.

Baca Juga: Mendag Zulkifli pastikan social commerce tak boleh lagi berjualan, kecuali promosi

"Saat ini ada 31 lembaga yang terlibat di industri kelapa sawit, yang membuat kami lambat mengambil keputusan," kata Hadi Sugeng, dikutip dari laman PWI, Selasa (26/9/2023).

Sekjen GAPKI Hadi Sugeng mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri Gala Dinner Kongres ke-25 PWI 2023 di Gedung Sate Kota Bandung Jawa Barat, Minggu (24/9) malam.

Selain banyaknya kementerian lembaga yang terlibat, industri kelapa sawit di Indonesia juga menghadapi kendala produktivitas tanaman yang relatif stagnan dan menurun.

Baca Juga: Grebeg Mulud peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Keraton Yogyakarta digelar Kamis 28 September 2023

Hadi Sugeng juga mengungkapkan kendala lain yakni masih adanya perkebunan sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan, dan tuntutan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen.

"Di samping itu juga kebijakan yang selalu berubah dalam waktu singkat, contohnya kasus minyak goreng," kata Hadi Sugeng.

Karena itu, Hadi Sugeng berharap kepada PWI agar bisa membantu mensosialisasikan berbagai persoalan industri kelapa sawit.

Baca Juga: Mematikan handphone yang berbunyi bisa membatalkan sholat? Simak pendapat ulama berikut ini

Menurut Sekjen GAPKI Hadi Sugeng, Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia yang melibatkan 17 juta pekerja di seluruh Indonesia.

"Karena itu, semua pihak di Indonesia wajib membelanya," katanya.