WartaPesona.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam),
Mahfud MD, turut angkat bicara terkait laporan hukum terhadap komika Pandji Pragiwaksono atas materi stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Pertunjukan Mens Rea yang tayang di platform Netflix sejak 27 Desember 2025 itu memang menuai perbincangan luas di ruang publik.
Sejumlah pihak menilai beberapa materi komedi Pandji menyentil isu sensitif, khususnya terkait kebijakan izin tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Atas dasar itu, Pandji dilaporkan ke kepolisian oleh kelompok yang mengatasnamakan aliansi pemuda dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Dalam laporannya, Pandji dituding melakukan penghasutan di muka umum serta dugaan penistaan agama.
Namun, laporan tersebut justru menuai kritik dari Mahfud MD. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai langkah pelaporan tersebut keliru dan salah sasaran.
Mahfud MD : Kritik Tambang Bukan Hanya dari Pandji
Mahfud MD menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan tambang untuk ormas keagamaan bukanlah hal baru dan tidak hanya disampaikan oleh Pandji sebagai seorang komika.
“Kalau yang dimaksud adalah kritik soal tambang untuk ormas, kenapa yang dilaporkan justru Pandji yang jelas-jelas seorang komika?”
ujar Mahfud MD, dikutip dari podcast Terus Terang pada Rabu, 14 Januari 2026.
Ia bahkan menyebut sejumlah tokoh besar dari NU dan Muhammadiyah yang telah lebih dulu menyuarakan kritik serupa, namun tidak pernah dipersoalkan secara hukum.
“Kenapa tidak melaporkan Said Aqil Siradj? Beliau secara internal pernah mengatakan bahwa kebijakan itu merusak. Din Syamsuddin juga mengkritik. Busyro Muqoddas di Muhammadiyah juga bilang itu tidak bagus,” kata Mahfud.
Menurutnya, pernyataan para tokoh tersebut jauh lebih eksplisit dan serius dibandingkan materi komedi yang dibawakan Pandji di atas panggung.