WartaPesona.com – Rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Kamis, 4 Desember 2025, memanas setelah para anggota dewan melayangkan kritik keras terkait penanganan banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir.
Sorotan paling tajam datang dari anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Usman Husin, yang secara terbuka meminta Raja Juli untuk mundur dari jabatannya.
Menurutnya, sang menteri gagal menunjukkan empati sekaligus gagal menjalankan tugas-tugas kementerian yang sangat berhubungan dengan mitigasi bencana dan tata kelola kehutanan.
“Kalau saya lihat Pak Menteri enggak punya hati nurani,” ujar Usman dalam forum rapat yang disiarkan secara terbuka.
Ia menilai, di tengah musibah banjir besar yang menewaskan ratusan warga, merendam ribuan rumah, dan memaksa lebih dari setengah juta orang mengungsi, pemerintah (terkhusus Kementerian Kehutanan), tidak menunjukkan kesigapan yang memadai dalam mengatasi persoalan struktural yang memicu bencana tersebut.
Desakan Mundur dari Jabatan
Dengan suara yang meninggi, Usman mendesak Raja Juli untuk mempertimbangkan mundur dari jabatannya jika merasa tidak mampu mengendalikan sektor kehutanan secara benar.
“Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja Pak Menteri,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memicu suasana rapat semakin panas, mengingat Kementerian Kehutanan merupakan salah satu aktor penting dalam mencegah kerusakan lingkungan yang kerap berujung pada banjir, tanah longsor, dan krisis ekologis di berbagai daerah.
Masalah Perizinan Diangkat ke Permukaan
Isu perizinan menjadi salah satu inti kritik Usman. Ia menyebut bahwa Kementerian Kehutanan tetap mengeluarkan sejumlah izin baru meski kepala daerah justru meminta agar proses itu dihentikan.
“Saya contoh di tempat, bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan stop, surrender izin ditutup.
Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar,” ungkap Usman, yang menyebut temuan itu sebagai preseden buruk dalam koordinasi pusat dan daerah.