Panduan komunikasi krisis ini juga akan diunggah di Sisparnas, situs web resmi Kemenparekraf, agar dapat diakses oleh masyarakat luas sebagai sarana edukasi dalam mitigasi risiko yang berpotensi mengarah ke krisis.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Benny Bachtiar, mengungkapkan bahwa meskipun Jawa Barat telah memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, panduan ini tetap penting dalam menangani isu-isu negatif yang mungkin timbul di sektor parekraf.
"Kami berharap buku panduan ini bisa menjadi sebuah jawaban yang positif terhadap apa yang harus kami lakukan dalam penanganan dan antisipasi komunikasi krisis," ujar Benny.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, menyambut baik kehadiran panduan komunikasi krisis sektor parekraf dari Kemenparekraf.
Ia mengakui bahwa Bali telah menghadapi berbagai isu terkait dengan perilaku wisatawan mancanegara (wisman) dan bahwa panduan ini akan sangat bermanfaat dalam menangani krisis kepariwisataan di masa depan.
Inisiatif sosialisasi panduan komunikasi krisis ini adalah langkah positif yang diambil oleh Kemenparekraf/Baparekraf untuk memastikan bahwa sektor parekraf, yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dapat tetap berkembang dan berhasil mengatasi tantangan yang ada.***