Presiden Prabowo sebelumnya telah menyinggung program smart classroom dalam beberapa kesempatan. Dia menilai digitalisasi sekolah menjadi kunci pemerataan pendidikan.
“Saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah, kita akan taruh layar-layar televisi di setiap sekolah kita,” kata Prabowo di SDN Cimahpar 5, Bogor Utara, Jawa Barat pada Jumat 2 Mei 2025 silam.
Menurut Prabowo, keberadaan smart TV bisa membuka akses bagi guru-guru terbaik nasional menyampaikan materi secara langsung di seluruh sekolah.
Sistem ini diharapkan dapat menutup kesenjangan akses pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang masih kesulitan tenaga pengajar dengan kompetensi tertentu.
“Smart TV ini interaktif, jadi saya dari pusat bisa lihat kelas yang tidak ada gurunya atau gurunya kewalahan,” ucap Ketum Partai Gerindra itu.
“Kita berusaha segala cara untuk anak-anak kita disiapkan, dididik yang baik. Kita tidak boleh kalah karena persaingan ketat di dunia,” lanjut Prabowo.
Tahap Implementasi dan Target ke Depan
Prabowo menargetkan penambahan jumlah unit secara bertahap, hingga setiap kelas memiliki perangkat pembelajaran digital tersebut.
“Tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat [smart TV]. 10 November, saya dapat laporan 100.000 sekolah akan dapat, sekarang baru 10.000, kemudian tahun depan kita tambah 1 sekolah 3 layar, idealnya nanti satu kelas 1 layar,” jelas Prabowo.
Dengan sistem ini, sekolah yang berada jauh dari pusat kota maupun di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) akan tetap bisa mendapatkan materi ajar dari guru-guru terbaik nasional.
“Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik, dan ini bisa bermanfaat di sekolah-sekolah apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, terluar,” pungkasnya.***
Artikel Terkait
Istana soal Langkah Purbaya Manfaatkan Anggaran Gagal Terserap untuk Kebutuhan Lain: Memang Harus Dilakukan
Kritik Penyanyi Penyanyi Leony soal APBD Tangsel 2024: Dana Bansos Rp136 Juta, Anggaran Suvenir dan Dinas Capai Puluhan Miliar
Peringati Hari Keselamatan Transportasi, IFG dorong disiplin berlalu lintas sejalan dengan kesadaran berasuransi.
Polemik Tunjangan Rumah Anggota Dewan: DPRD DKI Dorong Penyeragaman, Kemendagri Tegaskan Tak Bisa Sama di Semua Daerah