Kolaborasi Digital: KADIN dan Menteri PANRB Percepat Transformasi Layanan Publik

WartaPesona.com- Tata Kelola pemerintahan yang transformatif melalui pemanfaatan tren teknologi digital terus dikebut untuk mengakselerasi pelayanan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mempercepat hal ini diperlukan orkestrasi kebijakan lintas sektor di instansi pemerintah.

Tidak terbatas sinergi dan koordinasi antar instansi pemerintah, pihak swasta pun dinilai berpeluang untuk berkontribusi dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintah.

Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat pertemuan dengan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, di Jakarta, Selasa (25/02/2025).

Baca Juga: Tahu: Sumber Gizi Lengkap untuk Kesehatan Tubuh

“Kami senang dengan adanya peluang kolaborasi dunia usaha dalam mempercepat transformasi digital pemerintah.

Karena di samping bisa meningkatkan layanan kepada masyarakat, kita juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar Menteri Rini.

Berdasarkan Prioritas Nasional (PN) ke-7, fokus utama adalah penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan mampu memberikan pelayanan yang prima.

Baca Juga: Tahu: Superfood Murah dengan Segudang Manfaat untuk Kesehatan

Menurut Rini, berdasarkan PN ke-7, KADIN berpotensi besar menjadi mitra sinergis dengan berperan aktif mendukung implementasi RPJMN 2025-2029. Dukungan KADIN dapat diberikan melalui beberapa key points kolaborasi pada sejumlah area strategis.

20250225 Audiensi Pengurus KADIN Indonesia15

Dukungan tersebut dapat berupa penguatan teknologi digital melalui investasi dan kemitraan, serta dukungan untuk adopsi layanan digital pemerintah di masyarakat maupun dunia usaha.

Dengan best practices yang ada dari dunia usaha, KADIN dapat mendukung percepatan transformasi digital pemerintah.

Selanjutnya, KADIN dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas keamanan siber bagi pemerintah melalui standar industri, dan berkolaborasi dalam mitigasi risiko serangan siber melalui forum diskusi dan simulasi keamanan siber.