Presiden Prabowo Terima Laporan IHPS I 2024 dari BPK: Upaya Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara

WartaPesona.com- Pada Kamis, 2 Januari 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun.

Pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, ini merupakan bagian dari upaya terus-menerus untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara agar lebih akuntabel dan transparan.

Laporan IHPS I 2024 ini mengungkapkan berbagai temuan terkait pengelolaan keuangan negara selama semester pertama tahun 2024.

Baca Juga: Lindungi Identitasmu! 10 Cara Efektif Meningkatkan Keamanan Data Pribadi di Dunia Digital

Salah satu sorotan utama dalam laporan tersebut adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.

Opini WTP ini mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Namun demikian, ada beberapa LKKL yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional.

Baca Juga: Aurelie Moeremans Umumkan Menikah dengan Tyler Bigenho, Profesinya Sebagai Dokter Kretek Jadi Sorotan

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengelolaan keuangan negara, masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut di beberapa sektor kementerian dan lembaga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPK, Isma Yatun, memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kerja sama yang baik dalam mendukung prinsip good governance, terutama dalam pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih.

Ia juga mengapresiasi penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi, serta penunjukan kementerian/lembaga pengampu pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024.

Baca Juga: Squid Game 2 Catat Rekor 68 Juta Views dalam 4 Hari, Netflix Bantah Klaim Pendapatan Rp16 Triliun

BPK, dalam laporan ini, tidak hanya memberikan penilaian atas pengelolaan keuangan dalam negeri, tetapi juga menyoroti kiprah BPK di kancah internasional.

Sebagai auditor eksternal pada berbagai organisasi dunia, termasuk badan-badan khusus PBB, BPK turut memperkuat peran Indonesia dalam pengelolaan keuangan global.