Sinergi Multisektor: Menyongsong Pariwisata Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045

WartaPesona.com - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI mengintensifkan sinergi pusat, daerah, dan sektor swasta dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kepariwisataan.

Baca Juga: Pencak Silat Menuju Olimpiade: Langkah Besar Desain Besar Olahraga Nasional untuk 2028

Langkah ini bertujuan menciptakan pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan RPJMN 2025–2029.

Dalam Pra-Rakornas Kemenpar yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (4/12), Kepala Biro Keuangan Kemenpar, Iin Dwi Purwanti, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor.

“Target pariwisata sangat tinggi, sementara tantangannya luar biasa. Kolaborasi jadi kunci untuk mewujudkan sasaran strategis,” ujarnya.

Baca Juga: Menpora Dito: Optimalkan Desain Besar Olahraga Nasional untuk Sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo

Menurut data RPJMN 2025–2029, pariwisata diharapkan mampu mendatangkan 17–18 juta wisatawan mancanegara, menghasilkan devisa hingga USD 25,2 miliar, dan menyumbang 4,6% terhadap PDB nasional. Sektor ini juga diharapkan mendorong pergerakan 1,08 miliar wisatawan nusantara.

Untuk merealisasikan target tersebut, Kemenpar mengalokasikan Rp1,4 triliun dari anggaran tahun 2025. Fokus utama meliputi konektivitas, aksesibilitas, kebijakan pendukung, dan pengembangan SDM.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3 Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta, menekankan pentingnya pemetaan dan peningkatan SDM di sektor pariwisata. “SDM berkualitas adalah fondasi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan,” jelasnya.

Baca Juga: Wapres Gibran: Gaungkan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Konsolidasi Talenta Olahraga Nasional

Kementerian Ketenagakerjaan turut berkontribusi melalui platform digital Siapkerja dan pelatihan bersubsidi untuk tenaga kerja di sektor pariwisata.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan melalui PP Nomor 68 Tahun 2022 mendorong revitalisasi pendidikan vokasi agar relevan dengan kebutuhan industri.

“Pariwisata diproyeksikan membutuhkan 12 juta tenaga kerja. Ini setara 13–15% dari total tenaga kerja nasional,” ujar Plt. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Fajar Subkhan.

Baca Juga: Indonesia-UEA: Merayakan 53 Tahun Harmoni dan Persaudaraan Global