Kolaborasi Hukum dan Olahraga: Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Apresiasi Peran Menteri Hukum Supratman dalam Naturalisasi Atlet dan Solusi Tenis Meja

WartaPesona.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, mengadakan pertemuan dengan Menteri Hukum (Menhum), Supratman Andi Agtas, di Gedung Sekretariat Jenderal, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (2/12).

Baca Juga: Duel Sengit Indonesia vs Malaysia: Byon Combat Showbiz Vol. 4 Raih Sorotan

Diskusi hangat ini membahas berbagai isu strategis di bidang olahraga, termasuk naturalisasi atlet dan penyelesaian dualisme dalam cabang olahraga tenis meja.

Dalam kesempatan tersebut, Menpora Dito menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menhum Supratman atas dukungan yang signifikan dalam proses naturalisasi atlet Indonesia.

"Terima kasih banyak Pak Menteri atas bantuannya terkait naturalisasi atlet. Penugasan utama juga, saya harap Pak Menteri bisa menjadi Ketua Umum tenis meja," ujar Menpora Dito, didampingi staf khususnya Ardima Rama dan Chaerany Putri.

Baca Juga: Pramono-Doel Menang Satu Putaran? Ini 4 Alasan Pesaing RK-Suswono Berani Selebrasi Kemenangan di Pilgub DKI Jakarta 2024

Salah satu topik penting yang dibahas adalah dualisme kepemimpinan dalam cabang olahraga tenis meja yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Masalah ini mengakibatkan absennya cabang tenis meja dari beberapa SEA Games terakhir.

Staf Khusus Menpora Bidang Hukum, Alvin Saptamandra, menjelaskan bahwa solusi yang sedang diupayakan adalah pembentukan Federasi Tenis Meja Indonesia.

Langkah ini telah mendapatkan lampu hijau dari federasi internasional, dan diharapkan dapat menjadi solusi permanen.

Baca Juga: Rahasia Sukses Kiper Timnas Indonesia Ala Kim Bong-soo, Begini Perjuangan yang Dilakukan oleh Kiper

Menhum Supratman memberikan masukan strategis agar proses komunikasi dengan federasi internasional tenis meja dilakukan oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Hal ini untuk menghindari kesan intervensi dari pemerintah yang dapat melanggar regulasi internasional.

“Komunikasi dengan federasi internasional sebaiknya melalui KOI, agar tidak dianggap sebagai campur tangan pemerintah,” jelas Supratman.

Baca Juga: Masih Tajam di Usia Tua, Cristiano Ronaldo Justru Diajak Gulat Eks Petarung UFC Darren Till