Prabowo dan Tantangan Reformasi Birokrasi: Pentingnya Analis Kebijakan Sebagai Jembatan Rakyat

WartaPesona.com - Era kepemimpinan Prabowo Subianto semakin dekat, dan berbagai wacana terkait pembenahan birokrasi mulai mengemuka.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan, strategi birokrasi Prabowo akan menggabungkan berbagai pendekatan dari era Orde Baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden Jokowi, dengan fokus pada efisiensi.

Dalam upaya tersebut, muncul rencana penambahan jumlah kementerian di bawah kepemimpinan Prabowo, dari 34 menjadi sekitar 44.

Langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Prabowo terhadap reformasi birokrasi dan bagaimana prinsip koalisi besar akan memengaruhi keadilan dalam pemerintahan.

Baca Juga: Prabowo Subianto Pamit di Rapat Terakhir dengan DPR: Tugas Besar Menanti Bangsa

Prinsip Koalisi Besar dan Dominasi Partai Politik

Prinsip koalisi besar mengacu pada konsensus pemerintahan, di mana semua elemen politik bekerja sama untuk kepentingan negara.

Namun, koalisi yang gemuk juga berpotensi memperbesar dominasi elite partai politik, yang menurut survei terbaru, mendapat tingkat kepercayaan terendah dari masyarakat.

Menurut Survei Indikator, partai politik dan DPR-RI berada di peringkat terendah dalam hal kepercayaan masyarakat, sementara TNI dan Presiden meraih tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin skeptis terhadap partai politik, mempertegas pentingnya peran analis kebijakan untuk mengisi celah antara pemerintah dan rakyat.

Baca Juga: Hiruk-pikuk dan tangis haru warga sambut kunjungan Prabowo Subianto di Rumah Apung Muara Angke Jakarta

Analis Kebijakan: Jembatan Antara Rakyat dan Pemerintah

Di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap elite politik, peran analis kebijakan menjadi semakin krusial.