Pasukan Tentara dan Polisi Menangkap Mahasiswa yang Ingin Menggelar Demo Politik Dinasti

"Pemeriksaan dilakukan oleh aparat di beberapa tempat, termasuk Stasiun Gondangdia. Tetap #JagaKawan," demikian pernyataan BEM SI yang disebarluaskan melalui berbagai media sosial pada Jumat (20/10/2023).

Berdasarkan pandangan BEM SI, aparat tidak memiliki dasar hukum untuk memeriksa barang-barang pribadi atau privasi individu.

Selain itu, BEM SI mengimbau agar mahasiswa menolak dengan tegas jika diarahkan ke kendaraan tahanan.

Aksi demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk protes tegas mahasiswa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi potensi politik dinasti Jokowi, khususnya terkait Gibran, dan dianggap memperpanjang praktik KKN.

Koordinator Media BEM SI, Ragner Angga, dalam keterangannya menyatakan bahwa keputusan MK berpotensi memperpanjang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Baca Juga: Sandiaga Uno dan Kertas Bekas: Meretas Jalan Menuju Kota Kreatif Bogor yang Berkelanjutan

Ragner juga menyebut bahwa aksi ini bersamaan dengan momentum sembilan tahun kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden.

"BEM SI berpendapat bahwa Jokowi telah mengkhianati semangat reformasi. Hal ini terbukti dari berbagai kemunduran dan kelemahan di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), komersialisasi pendidikan, tindakan represif aparat, konflik agraria, dan keputusan investasi yang mengorbankan hak-hak rakyat," ujar Ragner. ***