Masih Ada Waktu Hingga 6 Januari 2023 untuk Daftar Jadi Pegawai PPPK Mahkamah Agung . Ada 921 Lowongan Pegawai

WartaPesona.com - Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2022.

Kebutuhan PPPK ini sejumlah 921 pegawai yang akan diterima dengan memenuhi syarat dan proses mengikuti seleksi. Daftar PPPK 2022 telah diumumkan.

Kebutuhan ini tertuang dalam Pengumuman Nomor : 06/Pansel-PPPK/MA/XII/2022 tentang Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.

Baca Juga: Eks Tenaga Honorer Kementerian Agama Berpeluang, Ada 49.549 Formasi Calon PPPK, Ikuti Proses Seleksinya Ini

Dalam surat pengumuman yang terdapat pada website resmi Mahkamah Agung (rekrutmet.mahkamahagung.go.id) disebutkan secara detail jabatan, kualifikasi pendidikan dan jumlah penetapan kebutuhan.

Mulai dari kualifikasi pendidikan D3 hingga S2 untuk kebutuhan jabatan Ahli Pratama - Widyaiswara, Perencana, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Arsiparis, dan Pranata Komputer hingga Tenaga Terampil.

Usia paling rendah 20 (dua puluh tahun) dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh tahun) pada saat mendaftar dengan memiliki minimal IPK 2.74 (Skala 4.0).

Baca Juga: Mau Liburan ke Danau Toba? Ini Pilihan Cara Menuju Ke Danau Toba Sumatera Utara

Pendaftaran sudah dimulai dari tanggal 21 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023 secara online di portal https://sscasn.bkn.go.id.

Setelah lulus tahapan seleksi administrasi yang akan diumumkan pada 12 sd 15 Januari 2023, pelamar akan mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara menggunakan Computer Assisted Test (CAT) terdiri dari : tes kompetensi teknis; tes kompetensi manajerial dan tes sosial kultural lalu wawancara.

Pelaksanaan seleksi kompetensi dilakukan 10 Maret sd 3 April 2023 dan dilanjutkan pengumuman hasil seleksi pada tanggal 9 sd 11 April 2023.

Baca Juga: Cinta dengan Polri, Ferdy Sambo Cabut Gugatan yang Dilayangkan ke PTUN Jakarta

Masa hubungan perjanjian kerja ini ( non pegawai negeri)  akan ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dengan evaluasi kinerja setiap 1 (satu) tahun.

Yuk, yang berminat jadi non pegawai negeri sipil ini, segera mendaftar langsung. *** (SA)