Menparekraf berharap melalui kerjasama ini, akan lahir ide-ide konstruktif yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi Maluku Utara dan Indonesia secara keseluruhan, dengan target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2024.
Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Nia Niscaya, menekankan bahwa pengembangan pariwisata membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak.
Pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan memerlukan kerjasama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait.
Baca Juga: Video musik Love Me Again dari album solo Layover BTS V trending, akan rilis 8 September 2023
Nia menguraikan bahwa terdapat empat isu utama dalam pengembangan pariwisata saat ini, yaitu pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, infrastruktur dan konektivitas yang terbatas, kecukupan dan kualitas SDM pariwisata, serta kesiapan industri pariwisata dan masyarakat.
Dalam rangka mendukung pengembangan DPP Morotai, Kemenparekraf telah menyusun Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIPDN) yang mencakup aspek kelembagaan, aksesibilitas dan sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal, serta iklim investasi dan ekonomi.
"Progres penyusunan RIPDN untuk 10 DPP ini sudah mencapai tahap akhir. Jadi FGD ini adalah yang terakhir dari 10 DPP, sehingga harapan kami dapat menggunakan pengalaman dan pengetahuan kita untuk menghasilkan dokumen ITMP yang berkualitas," tutup Nia Niscaya.
Baca Juga: Melangkah Menuju Standar FIFA: Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur JIS
Pj Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, juga turut hadir dalam acara tersebut. Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.***
Editor: Anne Ardianti