WartaPesona.com - Isu pengadaan 20.600 unit truk untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tengah menjadi sorotan publik di media sosial.
Wacana tersebut mencuat di tengah polemik pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga menambah perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran dalam program pemerintah.
Dalam unggahan Instagram @nasehat_pendaki pada Kamis, 9 April 2026, disebutkan bahwa rencana pengadaan truk tersebut memiliki nilai fantastis, yakni mencapai Rp10,83 triliun.
Angka tersebut sontak memicu perdebatan di ruang publik, terutama terkait urgensi, transparansi, serta prioritas penggunaan anggaran negara.
Sebelumnya, publik juga sempat menyoroti pengadaan motor trail hingga motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut akan digunakan oleh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, telah mengonfirmasi bahwa pengadaan tersebut memang masuk dalam rencana anggaran tahun 2025.
Namun, kebijakan itu menuai kritik karena dinilai tidak sejalan dengan persoalan kualitas distribusi dan menu MBG yang masih menjadi keluhan di sejumlah daerah.
Berkaca dari polemik tersebut, munculnya isu pengadaan truk dalam jumlah besar untuk Kopdes Merah Putih semakin menambah tanda tanya di tengah masyarakat.
Banyak pihak mempertanyakan perencanaan program serta dampak konkret yang akan dirasakan oleh masyarakat desa.
Baca Juga: Bebas dari Kasus Dugaan Mark Up, Videografer Amsal Sitepu Tuntut Pemulihan Nama Baik dari Negara
Bermula dari Keterbukaan Informasi Perusahaan
Isu pengadaan truk ini diketahui berasal dari laporan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh PT Putra Mandiri Jembar Tbk (PMJS).
Dalam laporan tersebut, disebutkan adanya kerja sama melalui anak usaha PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO) dan PT Agrinas Pangan Nusantara (APN).
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa terdapat kontrak pengadaan kendaraan truk 6 ban sebanyak 20.600 unit dengan total nilai mencapai Rp10,83 triliun.