Soroti Penilaian Biaya Produksi
Amsal juga menyoroti sejumlah komponen biaya produksi yang menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai sebagai bentuk mark up.
Lima item yang dipermasalahkan antara lain ide dan konsep, penggunaan clip-on atau mikrofon, proses cutting, editing, serta dubbing.
Menurutnya, penilaian bahwa komponen tersebut bernilai nol adalah tidak masuk akal dan tidak mencerminkan realitas pekerjaan di bidang produksi audiovisual.
“Ide dan konsep tidak mungkin nol. Editing, cutting, dan dubbing itu pekerjaan profesional. Itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa seluruh tahapan tersebut merupakan bagian integral dari proses kreatif yang membutuhkan keahlian, waktu, serta sumber daya yang tidak sedikit.
Baca Juga: Heboh Video Dua Perempuan Kejar Pria Diduga Pelaku Pelecehan di Bekasi hingga Terjatuh ke Got
Bantah Dugaan Mark Up dan Singgung Proses Audit
Dalam kesempatan yang sama, Amsal juga membantah adanya praktik mark up dalam proyek yang dikerjakannya.
Ia menilai bahwa keterangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo yang dijadikan dasar dalam berkas acara pemeriksaan tidak sepenuhnya tepat.
Menurut Amsal, sejumlah poin dalam keterangan tersebut telah terbantahkan selama proses persidangan.
Namun, ia menyayangkan karena keterangan tersebut tetap dimasukkan dalam tuntutan oleh pihak jaksa.
Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa persoalan yang terjadi seharusnya masuk dalam ranah perdata, bukan pidana korupsi.
Ia juga mempertanyakan mengapa pihak kepala desa sebagai pengguna jasa tidak turut dimintai pertanggungjawaban jika memang terdapat kerugian negara.
“Tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri,” ujarnya.
Baca Juga: Seskab Teddy Apresiasi Bazar Rakyat di Monas, Dinilai Dongkrak UMKM dan Hibur Warga
Dampak Psikologis dan Sosial
Selain menyampaikan aspek hukum, Amsal juga mengungkap dampak yang dirasakan dirinya dan keluarga akibat kasus ini. Ia mengaku mengalami tekanan psikologis serta stigma sosial yang cukup berat.