WartaPesona.com – Otoritas Palestina mengonfirmasi telah membentuk kantor penghubung (liaison officer) guna memfasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan Board of Peace.
Pembentukan kantor ini menjadi sinyal kesiapan Palestina untuk menjalankan peran administratif, politik, dan koordinatif di Jalur Gaza, seiring upaya mendorong stabilitas dan perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.
Konfirmasi tersebut disampaikan Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, melalui surat resmi yang ditujukan kepada Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov.
Isi surat itu kemudian dikutip kantor berita Palestina, WAFA, pada Kamis (26/2).
Dipimpin Langsung Perdana Menteri Palestina
Dalam surat tersebut, Al-Sheikh menjelaskan bahwa kantor penghubung yang baru dibentuk itu akan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa.
Penunjukan langsung kepala pemerintahan ini disebut sebagai bentuk keseriusan Otoritas Palestina dalam memastikan jalur koordinasi yang efektif, terpusat, dan akuntabel dengan Board of Peace.
Pembentukan liaison office ini juga ditegaskan sebagai bagian dari komitmen Palestina untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina, khususnya di Gaza yang selama ini terdampak konflik berkepanjangan dan krisis kemanusiaan.
“Kantor ini telah siap untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kantor Anda,” tulis Al-Sheikh dalam suratnya kepada Mladenov.
Baca Juga: Langkah Diplomatik Palestina Dirikan Kantor Board of Peace Disambut Positif Indonesia
Dukung Jalur Politik dan Kerangka Internasional
Lebih lanjut, Al-Sheikh menegaskan bahwa seluruh komunikasi antara Otoritas Palestina dan Board of Peace akan dilakukan dalam kerangka mendukung jalur politik yang dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, khususnya terkait upaya stabilisasi dan perdamaian di Palestina.
Dalam konteks tersebut, Palestina juga menyatakan dukungannya terhadap Rencana Perdamaian 20 Poin, implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, pembentukan Kantor Perwakilan Tinggi Board of Peace, serta pendirian Komite Nasional untuk Pemerintahan Gaza.
Menurut Al-Sheikh, seluruh inisiatif tersebut merupakan langkah transisi konkret yang bertujuan menciptakan stabilitas jangka panjang, tidak hanya di Gaza, tetapi juga di Tepi Barat.
Baca Juga: Mahasiswa RI Rasakan Manfaat Student Exchange di UEA, Hasil Diplomasi Prabowo Subianto Semasa Menhan
Hindari Dualitas Pemerintahan
Salah satu poin penting yang ditekankan dalam surat itu adalah komitmen Palestina untuk mencegah terjadinya dualitas pemerintahan, hukum, dan sistem keamanan antara Gaza dan Tepi Barat.