WartaPesona.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, membeberkan berbagai temuan penyimpangan yang ia jumpai semasa menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024.
Kesaksian tersebut disampaikannya saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola
minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Ahok diketahui menjabat sebagai Komut Pertamina pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam perkara ini, jaksa mengungkap bahwa dugaan korupsi tata kelola minyak mentah telah menyebabkan kerugian negara yang fantastis, yakni mencapai Rp285 triliun.
Baca Juga: Tambang Ilegal Ditertibkan, Pengamat Nilai Kebijakan Prabowo Dongkrak Harga Timah
Jaksa Bacakan BAP Ahok
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahok ketika diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Komut Pertamina.
Jaksa menyoroti poin-poin penting yang berkaitan dengan penyimpangan yang diidentifikasi Ahok selama masa jabatannya.
“Ada beberapa keterangan, di poin 10 khususnya. Ada beberapa penyimpangan yang saudara identifikasi dan saudara terangkan,” kata jaksa di hadapan majelis hakim.
Jaksa kemudian secara khusus menyinggung poin 10 huruf A dalam BAP tersebut, yang menyebut adanya peningkatan kuota impor minyak mentah dan impor produk kilang.
“Di poin 10 huruf A, ini ada peningkatan kuota impor, adanya peningkatan kuota impor minyak mentah dan impor produk kilang,” lanjut jaksa.
Atas hal tersebut, jaksa meminta Ahok menjelaskan lebih rinci maksud dari keterangan yang ia sampaikan dalam BAP.
Baca Juga: Ekonom Prediksi Ekonomi RI Tetap Stabil di Tengah Tekanan Rupiah
Dugaan Pengadaan Fiktif dan Pergantian Nama PT
Menanggapi pertanyaan jaksa, Ahok mengungkap bahwa salah satu penyimpangan yang ia temukan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, khususnya praktik pergantian nama perusahaan dalam proses tender.