PMK Nomor 173/PMK.05/2019 sebagai perubahan atas PMK 105/2013.
Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa DSP dapat dimanfaatkan untuk operasi kedaruratan di daerah yang telah menetapkan status siaga darurat, tanggap darurat, hingga masa transisi darurat ke pemulihan, baik oleh BNPB maupun kementerian/lembaga lain melalui BNPB.
Namun demikian, Menteri Keuangan menegaskan bahwa pemanfaatan dana negara harus tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.
“Setiap rupiah uang negara yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun dari aspek manfaat nyata di lapangan,” tegasnya.
Digunakan untuk Infrastruktur Darurat hingga Logistik
Dana Siap Pakai dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana, di antaranya:
-
Operasional personel yang terlibat langsung di lapangan
-
Pembelian dan distribusi logistik dasar bagi warga terdampak
-
Pengadaan barang untuk dihibahkan ke daerah seperti jembatan bailey, selimut, matras, dan kebutuhan darurat lainnya.
Khusus untuk pengadaan barang, mekanisme pencairan dilakukan setelah audit kelaikan harga dan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selanjutnya, seluruh penggunaan anggaran juga akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, untuk anggaran yang berkaitan dengan operasional personel, pencairan dilakukan selama fase operasi kedaruratan masih berlangsung.
Baca Juga: Rp8,7 Miliar Dana Tunggu Hunian Cair, BNPB Percepat Pemulihan Pascabencana
Pengalaman Penggantian Jembatan Bailey
Mekanisme pengadaan dan pembayaran jembatan bailey sebenarnya bukan hal baru. BNPB mencatat proses serupa telah dilakukan pada sejumlah kejadian bencana sebelumnya.
Pada tahun 2024, pemerintah melakukan penggantian biaya pengadaan dan pemasangan dua unit jembatan bailey, sementara pada tahun 2025 tercatat lima unit jembatan bailey telah diganti biayanya, selain jembatan yang dipasang di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.