“Kami menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana sebagaimana mestinya.”
Minimnya peralatan, akses jalan yang terputus, dan kebutuhan logistik yang membengkak membuat upaya penanganan di tingkat kabupaten tak lagi memungkinkan dilakukan secara mandiri.
Baca Juga: Suharyanto Mohon Maaf ke Pemkab Tapsel : Dampak Banjir Jauh Lebih Parah dari Perkiraan
Desakan Status Darurat Bencana Nasional Menguat
Situasi memprihatinkan ini mendorong Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Dr. Sutarto M.Si, untuk meminta pemerintah pusat menetapkan status Darurat Bencana Nasional bagi wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Menurut Sutarto, penetapan status nasional akan membuka akses penanganan yang lebih cepat, agresif, dan komprehensif, termasuk bantuan logistik melalui jalur udara serta pengerahan peralatan berat lintas kementerian dan lembaga.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini distribusi bantuan masih terhambat karena akses darat di banyak titik belum terbuka, kondisi yang membuat ribuan warga masih bergantung pada bantuan terbatas.
“Akses bantuan ke daerah terdampak masih tersendat karena jalur darat masih belum terbuka,” kata Sutarto pada 29 November 2025.
Respons Presiden Prabowo : “Kondisi Sekarang Ini Sudah Cukup”
Di tengah meningkatnya tekanan publik, Presiden Prabowo Subianto memberikan sikap resmi saat meninjau langsung kondisi Tapanuli Tengah pada 1 Desember 2025.
Menurutnya, penanganan bencana oleh pemerintah pusat telah berjalan optimal, sehingga tidak perlu tergesa-gesa menaikkan status menjadi bencana nasional.
“Kita monitor terus. Saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup,” ujar Prabowo.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, BNPB, dan seluruh pihak yang terlibat di lapangan, yang menurutnya bekerja dalam koordinasi yang solid.
“Kita hadapi musibah ini dengan tabah dan dengan solidaritas. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi,” pungkasnya.
Situasi Masih Bergerak : Warga Menunggu Kepastian