(NAMA MEDIA) – Gelombang banjir bandang, tanah longsor, hingga luapan sungai yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) masih meninggalkan jejak krisis yang dalam.
Di tengah upaya penyelamatan yang berjalan maraton, linimasa media sosial dipenuhi sorotan publik yang menuntut transparansi dan percepatan penanganan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan bahwa penanganan bencana ini sudah mendapat perhatian skala nasional, meski pemerintah belum menetapkan status sebagai bencana nasional.
Baginya, label bukanlah yang terpenting melainkan tindakan nyata di lapangan.
“Kalau untuk penetapan bencana nasional sementara belum, tetapi perlakuannya sudah nasional,” ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.
Baca Juga: Bencana Massif di Sumatera : Korban Terus Bertambah, Tim Penyelamat Bekerja Tanpa Henti
Pemerintah Klaim Bergerak Sejak Hari Pertama : “Sudah All Out”
Tito menjelaskan, begitu laporan awal tentang banjir dan longsor datang, pemerintah pusat langsung memutuskan untuk turun tangan tanpa menunggu eskalasi lebih jauh.
Berbagai kementerian, lembaga, serta aparat gabungan diklaim telah dikerahkan dengan prosedur penanganan bencana berskala nasional.
“Dari hari pertama, pemerintah pusat menilai sendiri bahwa harus turun. Dan dari hari pertama sudah dilakukan dengan prosedur nasional, jadi semua sudah all out,” tegas Tito.
Distribusi logistik pun disebut tidak lagi mengandalkan jalur darat, terutama untuk daerah yang telah terisolasi akibat infrastruktur yang lumpuh.
Sejumlah helikopter dikerahkan dari Jakarta untuk membawa bantuan makanan, air bersih, selimut, hingga kebutuhan medis.
Hunian Sementara Mulai Didata, Warga di Pengungsian Kian Rentan
Selain penyaluran bantuan cepat, Mendagri memastikan bahwa pemerintah tengah menginventarisasi rumah-rumah yang runtuh untuk pembangunan hunian sementara (huntara).
