Sementara dari sisi realisasi, BGN telah menjangkau 41,6 juta penerima manfaat melalui 14.773 SPPG, dengan anggaran mencapai Rp43,4 triliun hingga 11 November 2025.
Namun skala besar ini juga membuat kualitas pengawasan berbeda di tiap daerah.
Baca Juga: Menelaah Usulan DPR untuk BGN Libatkan Sekolah dalam Penyajian MBG
Anak-anak Jadi Kelompok Paling Rentan
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, memberi respons keras atas temuan tersebut.
“Ini alarm serius untuk memperkuat aspek keamanan pangan dan tata kelola pelaksanaan program MBG di lapangan,” tegasnya.
Menurut Netty, risiko terbesar justru menimpa anak-anak, yang merupakan kelompok paling rentan terhadap kontaminasi pangan.
“Anak-anak penerima MBG adalah kelompok rentan. Dapur yang belum laik harus segera dibina atau dihentikan sementara.”
Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar program makan, melainkan intervensi gizi jangka panjang yang harus memiliki standar setara produksi makanan skala industri.
Baca Juga: Efek Dahsyat MBG Prabowo: 1,4 Miliar Porsi Tersaji, 36,7 Juta Penerima Manfaat!
211 Kasus Keracunan MBG Tuai Sorotan : Regulasi Harus Dipercepat
Netty juga mendesak percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG, yang hingga kini masih dalam proses harmonisasi.
“Kita harapkan Perpres Tata Kelola MBG segera diimplementasikan agar ada kejelasan aturan dan tanggung jawab antarinstansi.”
BGN sendiri merekomendasikan percepatan sertifikasi halal untuk semua SPPG, karena banyak bahan makanan MBG diproduksi melalui rantai pasok panjang, mulai dari pemasok lokal hingga distributor nasional.
Langkah percepatan ini diyakini dapat menutup titik-titik rawan keracunan di lapangan.