Menurutnya, transparansi ini penting agar masyarakat dapat menilai apakah proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan biaya besar yang telah dikeluarkan negara. “Pemerintah harus terbuka, jangan hanya bicara soal keberhasilan teknis tanpa membedah sisi ekonominya,” tegas Almas.
Baca Juga: China Siap Lanjutkan Proyek Whoosh, Klaim Bantu Ekonomi Indonesia
Jejak Utang Proyek Whoosh: Dari Tawaran Jepang ke Pinjaman China
Polemik utang proyek Whoosh bermula dari proses awal kerja sama antara Indonesia dan dua calon mitra asing, yakni Jepang dan China. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menjelaskan bahwa Jepang awalnya menawarkan nilai proyek sebesar US$6,2 miliar, sementara China mengajukan tawaran US$5,5 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya, biaya proyek justru membengkak menjadi US$7,27 miliar atau sekitar Rp116 triliun, setelah mengalami cost overrun senilai US$1,2 miliar.
Skema pembiayaan proyek tersebut terdiri dari 75 persen pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25 persen modal gabungan dari para pemegang saham, yaitu konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan porsi 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. sebesar 40 persen.
Kini, Indonesia tengah melakukan negosiasi restrukturisasi utang dengan pihak China, termasuk pembahasan rencana pelunasan yang diusulkan untuk diperpanjang dari 40 tahun menjadi 60 tahun.
Kritik atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional
Menurut ICW, kasus Whoosh merupakan pelajaran penting tentang lemahnya tata kelola proyek strategis nasional di Indonesia. Proyek infrastruktur berskala besar sering kali dikejar waktu dan ambisi politik tanpa memastikan kesiapan teknis, finansial, dan manajemen risiko.
“Masalahnya bukan hanya di proyek Whoosh. Banyak proyek pemerintah lain yang dijalankan tanpa kajian komprehensif, sehingga menimbulkan beban fiskal dan utang jangka panjang,” ujar Almas.
Ia berharap pemerintah ke depan dapat menerapkan mekanisme perencanaan dan evaluasi yang lebih ketat, termasuk melibatkan lembaga independen untuk menilai kelayakan proyek sebelum disetujui. “Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Proyek publik harus dirancang dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan,” pungkasnya.
Baca Juga: KAI Group Hadirkan Promo Whoosh Libur Sekolah, Dorong Aksesibilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Dengan sorotan tajam dari ICW, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti isu utang Whoosh. Proyek yang dulu digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi nasional itu kini justru menjadi cerminan tantangan besar dalam tata kelola pembangunan dan manajemen utang negara. *****