ICW Sebut Proyek Whoosh Jadi Pelajaran Penting : Transparansi Harus Jadi Standar Setiap Pembangunan

WartaPesona.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyoroti lemahnya perencanaan pemerintah dalam menjalankan proyek-proyek strategis nasional, salah satunya proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan nama Whoosh. Kritik tersebut disampaikan oleh peneliti ICW, Almas Sjafrina, dalam sebuah tayangan podcast bersama aktivis hukum Bambang Widjojanto yang dirilis pada Rabu (12/11/2025).

Almas menilai, masalah pembengkakan utang yang kini membayangi proyek Whoosh menunjukkan betapa kurang matangnya proses perencanaan sejak awal. Ia menyoroti bahwa pemerintah seharusnya sudah memiliki proyeksi pembayaran dan skema keuangan yang jelas sebelum proyek dijalankan.

“Yang membuat bingung itu, kok sekarang baru ribut bagaimana cara bayarnya. Harusnya hal seperti ini sudah dipikirkan sebelum proyek dijalankan,” ujar Almas dalam pernyataannya. “Ini menggambarkan bahwa pemerintah belum matang dalam tahap perencanaan. Persiapan belum selesai, tapi proyek sudah jalan duluan.”

Utang Membengkak hingga Rp116 Triliun, Jadi Sorotan Publik

Isu utang Whoosh kembali mencuat ke publik setelah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, menyebutnya sebagai bom waktu bagi keuangan negara. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk membayar kewajiban tersebut.

Saat ini, total utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung kepada pihak China mencapai sekitar Rp116 triliun, sebuah angka yang memunculkan kekhawatiran publik terkait kemampuan Indonesia dalam menanggung beban pembiayaan jangka panjang.

Baca Juga: Mahfud MD Pertanyakan Kontrak Proyek Whoosh RI-China: Utang Bengkak, Restrukturisasi Jadi Jalan Selamat?

ICW menilai, persoalan ini seharusnya sudah diantisipasi sejak awal melalui kajian mendalam terkait aspek pembiayaan, risiko investasi, serta proyeksi pendapatan operasional proyek.

“Perhitungan yang meleset soal proyeksi pendapatan membuat kemampuan bayar jadi tanda tanya. Padahal, proyek sebesar ini membutuhkan analisis finansial dan kebijakan publik yang matang,” jelas Almas.

Kajian Lemah, Proyeksi Ekonomi Tidak Akurat

Menurut Almas, salah satu akar persoalan dalam proyek Whoosh adalah absennya kajian komprehensif sebelum pembangunan dimulai. Kajian yang seharusnya menilai kebutuhan transportasi, target penumpang, dan potensi pasar dianggap tidak dilakukan secara mendalam.

“(Kajian) soal kebutuhan, siapa target penumpangnya, itu kan harus dikaji serius. Kalau perencanaan beres, 50 persen pekerjaan sudah selesai bahkan sebelum konstruksi dimulai,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa proyek besar seperti Whoosh seharusnya tidak hanya didorong oleh ambisi politik atau citra pembangunan, tetapi harus melalui kajian berbasis data dan analisis jangka panjang. “Orientasi kebijakan publik harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, bukan hanya soal kebanggaan,” tambahnya.

Baca Juga: Polemik Utang Rp116 Triliun Proyek Whoosh: Menkeu Purbaya Tegas Tolak Bayar, Istana Desak Danantara Cari Jalan!

ICW Desak Pemerintah Buka Kajian Awal Whoosh

ICW menilai polemik yang terjadi saat ini seharusnya dijadikan momentum oleh pemerintah untuk membuka secara transparan seluruh kajian awal proyek Whoosh. Almas menegaskan bahwa publik berhak mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan sebelum proyek tersebut disetujui.

“Soal Jakarta–Bandung ini kan ada banyak opsi transportasi publik yang sudah ada, seperti kereta konvensional, travel, atau kendaraan pribadi yang juga efisien. Maka, proyek seperti ini harus melewati perhitungan yang ketat dan terbuka,” katanya.