Hasan Nasbi: 'Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional, Tapi Timbang Secara Adil Jasa dan Juga Kesalahannya!'

Ringkasan :

1. Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa Presiden ke-2 RI, Soeharto, layak diberi gelar pahlawan nasional. 
2. Hasan menegaskan, penilaian terhadap seorang tokoh seharusnya dilakukan secara adil dengan menimbang antara jasa dan dosanya.
3. Pernyataan Hasan muncul di tengah pro dan kontra publik terkait wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional. 

Ringkasan di atas dihasilkan menggunakan AI.

WartaPesona.com - Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali mengemuka dan memicu pro dan kontra publik.

Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, turut angkat bicara mengenai hal tersebut.

Ia menilai bahwa Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional, namun menegaskan perlunya penilaian yang adil dan seimbang antara jasa serta kesalahannya.

Dalam tayangan YouTube pribadinya yang diunggah pada Jumat, 31 Oktober 2025, Hasan menyebut selama 32 tahun memimpin Indonesia, Soeharto telah memberikan banyak kontribusi penting terhadap kemajuan bangsa.

“Menurut saya Pak Harto layak untuk jadi pahlawan, dia presiden 32 tahun, banyak hal yang dia bikin, bukan berarti dia tanpa kesalahan,” ujar Hasan.

Baca Juga: Pemerintah Bahas Diskon Tarif Tol Nataru 2026, Menteri PU: Diskusinya Masih Alot tapi Harap Bisa Capai 20 Persen

Hasan menekankan bahwa setiap pemimpin pasti memiliki kekurangan, sehingga penilaian terhadap tokoh nasional tidak boleh hanya didasarkan pada sisi negatifnya saja.

“Kalau mau menilai seseorang mau jadi pahlawan atau enggak, itu bukan berarti dia tanpa cela, tapi kasih timbangan yang adil,” tegasnya.

Ia mengajak publik untuk menilai secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh pandangan politik atau emosi masa lalu.

Lebih lanjut, Hasan mengingatkan agar pemerintah melalui tim penilai pahlawan nasional melakukan evaluasi dengan prinsip keadilan dan obyektivitas.

“Biar bandul itu bisa bergerak. Kalau cuma satu subjektivitasnya, itu bukan timbangan namanya,” katanya.

Menurutnya, pemerintah harus menempatkan Soeharto dalam konteks sejarah yang utuh—melihat capaian pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan kebijakan nasional di masa pemerintahannya, di samping mencatat pelanggaran atau kekurangan yang terjadi.

Baca Juga: Istana Tegaskan Tim Koordinasi MBG Bukan Pengganti BGN, tapi Penguat Implementasi Program Makan Bergizi Gratis