berita

Polemik Utang Rp116 Triliun Proyek Whoosh: Menkeu Purbaya Tegas Tolak Bayar, Istana Desak Danantara Cari Jalan!

Senin, 13 Oktober 2025 | 17:03 WIB
Kereta cepat Whoosh melaju di lintasan uji Cikalong Wetan, Bandung Barat. Proyek senilai Rp116 triliun ini kini tengah diperdebatkan soal pembiayaannya - WartaPesona.com. (setneg.go.id)

Baca Juga: Kemenkeu Menegaskan Posisi Utang Indonesia Masih Aman dengan Rasio di Bawah 40 Persen PDB

Ia menilai, proyek Whoosh tidak hanya soal utang, tetapi juga investasi besar dalam infrastruktur dan peningkatan mobilitas masyarakat.

“Whoosh sudah terbukti membantu aktivitas dan ekonomi masyarakat antara Jakarta dan Bandung. Ke depan, rutenya bisa dikembangkan hingga Surabaya,” ungkap Prasetyo kepada media di Jakarta, Minggu, 12 Oktober 2025.

Istana juga mendorong agar Danantara dan pihak investor segera merumuskan formula bisnis yang lebih sehat, agar proyek ini tidak terhambat oleh masalah keuangan.

Danantara Siapkan Dua Opsi Solusi

Menjawab desakan publik, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyebut pihaknya telah menyiapkan dua opsi strategis untuk menyelesaikan utang proyek Whoosh.

Pertama, menambah penyertaan modal (equity) agar proyek bisa mandiri secara finansial karena operasional Whoosh dinilai sudah cukup stabil.

Baca Juga: Dapur Alam Ina Kar: Rahasia Ajaib Warisan Leluhur Lembata yang Bisa ‘Memasak Tanpa Kompor’!

Kedua, menyerahkan kepemilikan infrastruktur kepada pemerintah, seperti model pengelolaan kereta api nasional lainnya.

“Dua opsi ini masih dikaji. Kami ingin memastikan proyek ini tetap berkelanjutan tanpa menambah beban fiskal negara,” ujar Dony.

Antara Manfaat Ekonomi dan Tantangan Finansial

Meski menuai kontroversi, keberadaan Whoosh tetap membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Waktu tempuh Jakarta–Bandung kini hanya sekitar 45 menit, meningkatkan efisiensi transportasi dan mobilitas bisnis di dua kota besar tersebut.

Namun, dengan nilai utang mencapai 7,3 miliar dolar AS (sekitar Rp116 triliun), pemerintah dan BUMN kini dituntut mencari keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan keuangan negara.

Keputusan Menkeu Purbaya yang menolak menggunakan APBN dinilai sebagai sinyal kuat bahwa era subsidi untuk proyek besar tanpa efisiensi telah berakhir.***

Halaman:

Tags

Terkini

Dadan Hindayana Cs Dijebloskan ke Tahanan

Rabu, 3 Juni 2026 | 18:45 WIB