WartaPesona.com- Jakarta, 15 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengambil langkah progresif dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan dengan meluncurkan tahap pertama program sekolah swasta gratis.
Dimulai pada Senin (14/7), inisiatif ini melibatkan 40 sekolah swasta dari berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB.
Sekolah-sekolah yang terpilih ini telah memenuhi kriteria ketat, termasuk legalitas, akreditasi, dan komitmen terhadap transparansi keuangan, menjadikannya proyek percontohan untuk tahun ajaran 2025/2026.
Program ambisius ini secara khusus menyasar siswa dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang merupakan penerima bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menjelaskan bahwa Pemprov DKI sedang dalam proses menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan menjadi payung hukum bagi program ini. Saat ini, draf Pergub berada di tahap harmonisasi dengan Biro Hukum.
"Pergubnya sedang disusun. Memang kita telah melaksanakan program sekolah gratis di 40 sekolah swasta.
Ini harus punya payung hukum supaya kita paham dari mana harus memulainya," jelas Wagub Rano saat meninjau Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) di SMAN 6 Jakarta pada Selasa (15/7).
Proses harmonisasi ini juga melibatkan koordinasi dengan DPRD, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan keseriusan Pemprov dalam memastikan legalitas dan keberlanjutan program.
Selain aspek regulasi, kesiapan anggaran juga menjadi fokus utama. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 tengah disiapkan untuk menopang pelaksanaan program ini.
Wagub Rano juga menekankan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta terus melakukan monitoring ketat terhadap uji coba sekolah swasta gratis ini.
Pemantauan dilakukan secara komprehensif, meliputi review jumlah kehadiran siswa, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan.