WartaPesona.com- Jakarta, 16 Mei 2025 — Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengambil langkah proaktif untuk menanggapi peringatan “yellow card” yang diberikan UNESCO kepada Geopark Kaldera Toba.
Dalam pertemuan resmi di Jakarta, Kemenpar mengundang General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba, Dr. Azizul Kholis, guna memberikan pemaparan teknis dan kronologis evaluasi UNESCO tersebut.
Peringatan ini muncul dalam Sidang UNESCO Global Geopark di Maroko, September 2023 lalu.
Selain Kaldera Toba, beberapa geopark global lainnya juga menerima evaluasi serupa, menandakan perlunya peningkatan pengelolaan berbasis standar internasional.
Yellow card sendiri merupakan peringatan yang menunjukkan bahwa beberapa kriteria pengelolaan belum terpenuhi secara optimal.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Azizul menyampaikan bahwa Badan Pengelola membutuhkan waktu dua bulan untuk melakukan pembenahan signifikan. Evaluasi lanjutan oleh UNESCO dijadwalkan pada 15 Juli 2025. Ia menyatakan optimisme terhadap pemulihan status Kaldera Toba ke posisi "green card", berkat kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.
Baca Juga: Bersihkan Wajah dari Komedo: Panduan Lengkap Menghilangkan Si Bopeng yang Mengganggu
“Kami mendapat perhatian besar dari Gubernur Sumatera Utara, dan ini menjadi sinyal positif bahwa upaya kolektif kita mengarah pada pemulihan status UNESCO,” ungkap Azizul.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menegaskan bahwa kementeriannya telah merancang berbagai langkah konkret, termasuk:
Pemasangan panel interpretasi di berbagai geosite;
Penyelenggaraan event-event MICE untuk mendorong edukasi publik;
Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp56,6 miliar untuk infrastruktur dan pelatihan di delapan kabupaten kawasan Danau Toba.