BPK meminta dukungan Presiden Prabowo dalam pencalonan BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032.
Pemilihan anggota UN BOA dijadwalkan pada Maret 2025 dan akan diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada November 2025.
Presiden Prabowo, dalam sambutannya, menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, yang diharapkan dapat lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas upaya mereka dalam menjaga dan meningkatkan integritas pengelolaan keuangan negara.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, bersama sejumlah anggota BPK lainnya, yang berperan penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dengan diterimanya IHPS I 2024, diharapkan pemerintah dan BPK dapat terus memperkuat kolaborasi mereka untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.***