Presiden Jokowi kemudian merincikan berbagai permasalahan seperti kerusakan alat, dan surat suara, serta gangguan keamanan, dan kesehatan, harus diperhatikan.
Selain itu, juga masalah pada proses penghitungan suara, kesalahan penghitungan jumlah suara baik akibat kesalahan manusia maupun sistem IT.
Selain menyoroti berbagai masalah yang mungkin terjadi, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya sosialisasi dan peningkatan fungsi pengawasan dengan menempatkan pengawas independen yang netral.
Kecuali itu juga meningkatkan transparansi proses penghitungan suara dengan menggunakan teknologi yang reliabel.
Baca Juga: Gempa Megathrust Selat Sunda dan Mentawai-Siberut tinggal menunggu waktu? Begini penjelasan BMKG
"Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kecurangan-kecurangan, dan menegakkan hukum terhadap pihak yang melakukan praktik-praktik politik uang," katanya.
Presiden Jokowi mengakui jika semua itu membutuhkan kerja keras, dan kerja sama, serta sinergitas yang baik di antara KPU Bawaslu, dan DKPP, serta berbagai elemen masyarakat.
Namun demikian, Presiden Jokowi mengaku percaya jika KPU telah memiliki bekal pengalaman, dan pengetahuan yang lebih dari cukup.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2024 akan dibuka 20 Agustus, ada 250.407 formasi yang bisa dilamar
"Namun, kita tetap harus waspada, meningkatkan terus kapasitas teknis persiapan Pilkada, menciptakan terobosan-terobosan agar Pilkada semakin berkualitas, dan hasilnya memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat,” kata Presiden Jokowi.
Dia pun mengimbau agar KPU dapat melakukan seluruh tahapan Pilkada 2024 dengan penuh rasa tanggung jawab, dan mengedepankan integritas.
Baca Juga: Waduh, kematian residen dokter spesialis PPDS di Amerika Serikat terbesar karena bunuh diri!
Presiden Jokowi menegaskan, bahwa KPU adalah pengawal utama kualitas demokrasi elektoral.
"Jadi, tolong laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh dedikasi, dengan seluruh kehormatan dan integritas,” kata Presiden Jokowi, memungkas. ***(KKO)