WartaPesona.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut pada 17 Agustus nanti subsidi bagi rakyat akan dibatasi sebagai dampak defisit APBN 2024.
Luhut menyatakan perihal pembatasan subsidi pada 17 Agustus sebagai dampak defisit APBN 2024, dalam unggahannya di akun Instagram @luhut.pandjaitan
Menurut Luhut, defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang ditetapkan. Hal tersebut disinyalir terjadi karena pendapatan negara yang juga diproyeksi tidak mencapai target.
Luhut menyatakan, penurunan penerimaan negara terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas.
Menurutnya pula, setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas itu merosot karena terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.
Selain itu, juga masih banyaknya perusahaan kelapa sawit yang belum punya NPWP. Sehingga, menyebabkan pemerintah tidak bisa menagih PPh badan.
“Saya melihat lesunya penerimaan negara disebabkan inefisiensi di berbagai sektor,” kata Luhut dalam unggahannya yang dikutip pada Rabu (10/7/2024).
Luhut mengatakan lagi, jika semua itu sebetulnya sudah mulai ditanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi di semua sektor.
Dia pun mencontohkan sistem terintegrasi Simbara yang menurutnya bisa menekan selisih angka terkait data mineral, di antaranya batubara, nikel, dan lain-lain. Dengan semakin kecilnya selisih perbedaan tersebut, akan menekan pula potensi kerugian negara.
“Sekarang kami juga menerapkan sistem semacam Simbara ini untuk kelapa sawit,” sebutnya lagi, sembari mengimbuhkan jika pihaknya yakin penerimaan pajak akan bisa ditingkatkan dengan sistem terintegrasi tersebut.
Berbagai upaya lain guna mengatasi defisit APBN 2024 juga dilakukan, antara lain dengan mendorong penggunaan bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin.
Menurut Luhut, bioetanol punya tingkat sulfur yang rendah dan mampu mengurangi kadar polusi udara. Dengan demikian, katanya, jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa dihemat hingga Rp38 triliun.
Kecuali itu, subsidi yang tidak pada tempatnya akan dibenahi. Dia berharap, pembatasan atau pengurangan subsidi yang kini sedang dikerjakan oleh Pertamina bisa diberlakukan mulai 17 Agustus 2024.
“Kita berharap orang yang tidak berhak mendapat subsidi, mulai 17 Agustus ini akan bisa kita kurangi,” kata Luhut. ***(KKO)