Sri Mulyani : Waktu Penetapan UU APBN 2024 sudah rampung sebelum adanya bakal calon Paslon Pilpres.

WartaPesona.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah mengonfirmasi bahwa APBN disahkan sebelum calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan. Penyusunan APBN 2024 selesai pada 21 September 2023 dan diundangkan pada 16 Oktober 2023.Sri Mulyani menjelaskan jadwal penetapan APBN 2024 yang dimulai pada awal 2023. Proses penganggaran RAPBN 2024 berlangsung antara Januari dan Juli 2023. Tahap ini termasuk kerangka konsep ekonomi makro, pokok-pokok fiskal, dan rencana kerja pemerintah.

Baca Juga: BEM UI Kritik TNI Karena Pelanggaran HAM, Bobon Santoso Tantang Berikan Gaji Youtube Seumur Hidup

Pada Mei 2023, DPR membahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM), Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Presiden kemudian menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024 kepada DPR pada sidang paripurna pada 16 Agustus 2023.Pembahasan RAPBN 2024 dilakukan antara Agustus dan Oktober 2023. RUU APBN 2024 disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 21 September 2023.

Baca Juga: Sandra Dewi Ditetapkan Menjadi Saksi, Apakah Akan Menjadi Tersangka ?

Penetapan Undang-Undang (UU) APBN dijadwalkan paling lambat pada akhir Oktober 2023. UU APBN 2024 kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 19 Tahun 2023 pada 16 Oktober 2023.Peraturan Presiden yang merinci APBN disusun antara November dan Desember, dan telah selesai ditetapkan pada 28 November.

Baca Juga: Ramadhan 2024: Bacaan Doa Akhir Bulan Ramadhan dan Amalan yang Dianjurkan Sebelum Sambut Hari Raya

Pelaksanaan APBN dimulai pada tahun berjalan dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan setiap semester.Pemeriksaan dan pertanggungjawaban terhadap UU APBN 2024 dijadwalkan pada tahun 2025. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Pusat (LKPP) yang disusun oleh pemerintah.Selanjutnya, DPR akan membahas dan menyetujui undang-undang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN.***(TWP 01)/ZAF