Mensesneg : Presiden Manfaatkan Pertemuan dengan Tokoh Islam untuk Menyerap Aspirasi

WartaPesona.com – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, ulama, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyerap masukan dan pandangan dari berbagai elemen umat Islam, termasuk terkait posisi dan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pertemuan tersebut bukan agenda mendadak, melainkan bagian dari rangkaian dialog rutin yang selama ini dilakukan Presiden Prabowo dengan berbagai tokoh masyarakat.

Menurutnya, Presiden secara konsisten menjadikan forum-forum diskusi sebagai sarana untuk menjaring aspirasi sebelum mengambil kebijakan strategis.

“Agenda Bapak Presiden hari ini melakukan pertemuan, diskusi dengan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh muslim, dan tokoh-tokoh pondok pesantren.

Ini adalah pertemuan yang sebenarnya rutin, beberapa waktu yang lalu juga pernah dilakukan oleh Bapak Presiden,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2).

Baca Juga: Seskab Teddy Klarifikasi Isu Prabowo Pakai Dua Pesawat Kepresidenan saat Kunjungan Luar Negeri

Ia menuturkan, pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari dialog-dialog sebelumnya, baik yang digelar secara terbuka maupun tertutup.

Menurut Prasetyo, pola komunikasi tersebut menjadi bagian dari pendekatan kepemimpinan Presiden Prabowo yang menempatkan dialog sebagai fondasi dalam proses pengambilan keputusan.

“Presiden selalu menjadikan forum-forum diskusi sebagai media untuk mendapatkan masukan-masukan dari para tokoh,” ujar Prasetyo.

Lebih jauh, Mensesneg menegaskan bahwa Presiden Prabowo secara konsisten membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan pimpinan pesantren, sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman pandangan di Indonesia.

Terkait munculnya perbedaan pandangan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan Board of Peace, Prasetyo menilai hal tersebut bukan merupakan bentuk penolakan atau resistensi.

Ia menyebut, perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh belum tersampaikannya informasi secara menyeluruh kepada publik.

Baca Juga: Prabowo Pastikan Indonesia Netral : Tolak Gabung Pakta Militer, Tegaskan Sikap Non-Blok Nasional