WartaPesona.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberantasan kemiskinan harus menjadi agenda utama seluruh pimpinan bangsa, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurut Prabowo, kondisi kemiskinan yang masih dialami sebagian rakyat Indonesia tidak dapat diterima, mengingat besarnya kekayaan alam yang dimiliki negeri ini.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam taklimat pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).
Dalam forum tersebut, Prabowo secara terbuka mengajak seluruh elite bangsa untuk bersatu, meninggalkan sekat-sekat politik, serta berbenah demi kepentingan rakyat.
“Saudara-saudara, kita harus berjuang bersama-sama. Semua partai, siapa pun. Kita harus bersatu menghilangkan kemiskinan bangsa Indonesia.
Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh bertanya, apa bisa? Apa mampu?” tegas Presiden di hadapan para kepala daerah dan pimpinan lembaga.
Baca Juga: MBG Tak Libur Saat Ramadan 2026, Siswa hingga Ibu Hamil Tetap Terima Manfaat
Prabowo menilai, kekayaan alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi fondasi kuat untuk menyejahterakan seluruh rakyat.
Namun, hingga kini pengelolaannya dinilai belum sepenuhnya optimal dan adil. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keberanian elite bangsa untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki pola kepemimpinan.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyoroti pentingnya persatuan nasional sebagai kunci dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Ia meminta para pemimpin untuk tidak terjebak pada perbedaan politik masa lalu yang justru menghambat kerja nyata di lapangan.
“Saya mengajak, mari kita sebagai pemimpin membulatkan tekad, membenahi diri kita, unsur kita, lingkungan kita, dan lingkaran kita.
Mari kita bertekad menyelamatkan dan menjaga kekayaan alam kita untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa seluruh elite bangsa memiliki tanggung jawab moral sekaligus konstitusional untuk memastikan kekayaan negara dikelola demi kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok.
Artikel Terkait
Abaikan Bahaya, Warga Masih Mendekat ke Sinkhole Aceh Tengah Meski Sudah Dipasang Garis Polis
Polemik ‘Mens Rea’ Menguat, Pandji Pragiwaksono Angkat Bicara soal Tuduhan Konten Menghina Wapres
Aksi Gundul Eddi Brokoli Demi Korban Bencana Sumatera, Seruan Jaga Hutan Indonesia Ikut Menggema
MBG Tak Libur Saat Ramadan 2026, Siswa hingga Ibu Hamil Tetap Terima Manfaat