Truk Sawit Masih Lalu Lalang di Tengah Derita Pascabencana Aceh, WALHI Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan

WartaPesona.com — Gelombang kemarahan publik kembali menguat setelah beredar video di media sosial yang menampilkan konvoi truk pengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit melintas di jalanan Provinsi Aceh.

Video yang diunggah akun Instagram @cutnyakdinpuspita pada Rabu, 10 Desember 2025 itu memicu kritik tajam karena muncul di saat warga Aceh masih berjibaku memulihkan kehidupan pascabencana banjir bandang akhir November lalu.

Dalam video tersebut, terlihat sejumlah truk beriringan melintasi jalanan yang sebelumnya terdampak bencana.

Sementara itu, warga di sekitar lokasi masih berupaya membersihkan rumah, perabotan, dan akses jalan dari lumpur setebal mata kaki hingga lutut.

“Rumah kami masih berlumpur, bisnis kalian tetap berjalan,” begitu tulisan dalam unggahan tersebut yang menggambarkan kekecewaan masyarakat.

Banyak warganet menilai kehadiran truk-truk tersebut seolah menunjukkan kurangnya kepedulian pelaku usaha terhadap kondisi para korban.

Terlebih, Aceh memang sedang menghadapi persoalan serius terkait kerusakan hutan, perkebunan ilegal, dan tambang tanpa izin yang ikut memperparah risiko bencana hidrometeorologi.

Baca Juga: Warga Bener Meriah Rebutan BBM dan Logistik di Jalur Terisolir, Rela Tempuh Perjalanan Berjam-jam Demi Kebutuhan Harian

Sorotan pada Aktivitas Perkebunan dan Dugaan Eksploitasi Hutan

Unggahan di media sosial itu juga menyinggung secara terang-terangan dugaan praktik perusakan hutan oleh sejumlah perusahaan di Aceh.

Selama bertahun-tahun, pembukaan lahan sawit dan aktivitas tambang ilegal disebut sebagai penyebab semakin minimnya daerah resapan air, faktor kunci yang memperburuk dampak banjir bandang.

“Lebih baik kalau konvoi itu membawa bantuan untuk warga,” tulis akun tersebut, menegaskan ketidakberterimaan publik terhadap aktivitas komersial yang dianggap tidak sensitif terhadap situasi darurat kemanusiaan.

Tekanan masyarakat setelah banjir Aceh membuat banyak pihak menyoroti ulang kebijakan kehutanan di wilayah tersebut.

Seruan agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas mulai bermunculan di berbagai platform.