Demonstrasi di Kathmandu, Nepal: dari Skandal Korupsi hingga Larangan Main Medsos

Salah satu pemicu utama aksi protes ini adalah larangan pemerintah terhadap 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X.

"Pemerintah beralasan kebijakan ini dilakukan untuk mencegah berita palsu dan ujaran kebencian," demikian tertulis dalam laporan yang sama.

Meski begitu, masyarakat Nepal justru menilai pemblokiran tersebut untuk membungkam suara rakyat, salah satunya terkait skandal korupsi yang dinilai marak terjadi di lingkungan pemerintahan Nepal.

Baca Juga: 200 Pedagang di Denpasar Tekor Imbas Barang Jualannya Terseret Banjir, Gubernur Koster Janji Ganti Rugi Lewat APBD

Pembangunan Mandek Gegara Skandal Korupsi

Dalam laporan yang The Himalayan Times, disebutkan isu korupsi yang sudah lama mengakar di Nepal menjadi bahan bakar tambahan dalam demonstrasi.

Kemarahan publik makin kuat karena pembangunan di Nepal dianggap mandek akibat skandal praktik korupsi.

“Pembangunan tidak berjalan karena para politisi ini menyimpan semua uang di saku mereka. Hal ini mempengaruhi masa depan kita,” ucap Darshana Padal, seorang warga Kathmandu dalam aksi demonstrasi di Kathmandu, Nepal, pada Selasa, 9 September 2025.

Baca Juga: Gubernur Koster Sebut 2 Korban Tewas dan 4 Orang Dinyatakan Hilang Imbas Banjir Besar di Denpasar-Badung

Aktivis masyarakat sipil, Dovan Rai, menilai mundurnya pejabat belum cukup untuk meredam kekecewaan masyarakat atas praktik korupsi para pejabat di negaranya.

“Masyarakat sudah bertahun-tahun frustrasi dengan korupsi, nepotisme, dan janji-janji palsu. Ini bukan sekadar soal pemimpin mundur, tapi perubahan sistem,” ujar Dovan dalam kesempatan yang sama.

Hingga kini, sebagian publik internasional menanti langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah Nepal usai gejolak aksi demonstrasi di Kathmandu, Nepal.***