WartaPesona.com - Mahfud Md mengkritik keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasca pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang terlibat dalam kasus asusila.
Menurut Mahfud, KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada. Hal ini diungkapkannya melalui akun X miliknya @mohmahfudmd, seperti dilihat pada Senin (8/7/2024).
Mahfud awalnya menyinggung keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Hasyim Asy'ari.
Baca Juga: Refleksi Ganjar Pranowo: Tidak Ikut dalam Pilkada 2024
"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari, kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai tiga mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud.
Mahfud kemudian menegaskan bahwa KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada. Menurutnya, semua komisioner KPU harus diganti.
Baca Juga: Anies Dipertimbangkan PDI Perjuangan Sebagai Calon Gubernur di Pilkada
"Secara umum, KPU kini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres 2024 dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," lanjutnya.
Mahfud juga menyebut vonis Mahkamah Konstitusi (MK) No. 80/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa jika komisioner KPU mengundurkan diri, maka tidak boleh ditolak atau digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain. "Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," terangnya. ***(SA)
Artikel Terkait
Ilham Habibie, Anak B.J. Habibie yang Akan Bersaing di Pilkada Jabar
Respon Anies Baswedan Terhadap Statement Kaesang Pangarep yang Siap Berduet di Pilkada
Anies Dipertimbangkan PDI Perjuangan Sebagai Calon Gubernur di Pilkada
Refleksi Ganjar Pranowo: Tidak Ikut dalam Pilkada 2024