Jika jawabannya iya, maka transformasi tersebut berhasil.
Jika masyarakat masih harus memahami kerumitan birokrasi pemerintah, berarti pekerjaan kita belum selesai.
Dari Government-Centric Menuju Citizen-Centric
Indonesia sedang memasuki fase penting dalam transformasi pemerintahan. Pemerintah memiliki peluang besar untuk membangun pelayanan publik yang tidak hanya digital, tetapi juga terintegrasi, sederhana, aman, inklusif dan berorientasi pada perjalanan hidup masyarakat.
Rini Widyantini telah menekankan pendekatan citizen-centric sebagai fondasi transformasi pelayanan publik. Di sisi lain, dunia usaha melalui Kadin juga melihat pentingnya perbaikan business process dan integrasi dalam transformasi digital pemerintahan.
Kedua perspektif tersebut sesungguhnya bertemu pada satu titik: teknologi harus menjadi enabler, bukan tujuan.
Pemerintah tidak perlu membuat masyarakat memahami bagaimana birokrasi bekerja.
Sebaliknya, birokrasi yang harus bekerja sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak perlu merasakan kerumitannya.
Itulah makna sesungguhnya dari transformasi digital.
Bukan ketika pemerintah memiliki semakin banyak aplikasi, melainkan ketika masyarakat semakin sedikit merasakan birokrasi.
Pemerintahan digital yang berhasil adalah pemerintahan yang membuat negara terasa lebih sederhana, lebih cepat, dan semakin dekat dengan rakyatnya.
Dan dari pengalaman Sumedang, kita belajar satu hal penting: sebelum mendigitalisasi birokrasi, beranilah terlebih dahulu menyederhanakannya.***
Artikel Terkait
Ketum Gernas UMKM Bangkit Teguh Anantawikrama Mengingatkan Kabut Tebal Ekonomi Dunia Harus Mampu Dilewati UMKM
Dari Fragmentasi ke Kolaborasi: Teguh Anantawikrama Dukung Transformasi Indonesia Era Prabowo
Teguh Anantawikrama : Ketika Dunia Goyah, Keberanian Menyelamatkan Bangsa