WartaPesona.com - Belanja produk lokal bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun, menurut Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana.
Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Raden Wijaya Kusumawardhana, itu juga menyebut peningkatan penggunaan produk dalam negeri punya dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Raden Wijaya Kusumawardhana, memaksimalkan belanja produk lokal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun.
Baca Juga: Mulai 1 Januari 2025 Rumah Tangga di DKI Jakarta akan dikenai retribusi sampah, besarannya segini
"Selain itu, juga menjawab tantangan yang dihadapi oleh industri nasional,” katanya, sebagaimana dikutip dari situs kominfo.go.id, Rabu (9/10/2024).
Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Raden Wijaya Kusumawardhana, mengatakan hal itu di acara Temu Bisnis P3DN Tahap VIII di ICE BSD Tangerang, Banten, September lalu.
Temu Bisnis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahap VIII itu melibatkan sektor teknologi informasi dan komunikasi, pertanian, kesehatan, pertekstilan, elektronika, serta makanan dan minuman.
Baca Juga: Hari Raya Idulfitri 2025, Pemprov Jateng tambah kuota mudik gratis, titik kumpul diperluas
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba, mengatakan target belanja produk dalam negeri pada tahun 2024 sebesar Rp778,37 triliun.
"Dan, realisasi hingga saat ini mencapai Rp436,74 triliun," katanya.
Karena itu dia berharap dengan acara Temu Bisnis P3DN Tahap VIII di ICE BSD Tangerang Banten, ada potensi kerja sama baru yang bisa mendorong peningkatan realisasi belanja produk dalam negeri sebesar Rp186 triliun.
Temu Bisnis P3DN merupakan salah satu upaya pemerintah untuk terus memperkuat komitmen dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Kecuali itu, Temu Bisnis P3DN juga menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam negeri.