WartaPesona.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengaku bahwa partainya sudah mengumumkan nama calon presiden untuk Pemilu 2024 secara resmi.
Menurutnya, pengumuman capres dari Golkar sudah diumumkan sejak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin.
"Kalau Golkar, waktu Munas juga sudah resmi," ujar Airlangga saat menghadiri Rakornis dan Bimtek Pemenangan Pemilu di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Sabtu (21/1/2023).
Baca Juga: Sandiaga Uno : Pembatasan Perjalanan Internasional Tiongkok Dicabut, Bali Siap Menyambut Kembali Wisatawan
Diketahui, Munas 2019 Partai Golkar sudah memutuskan untuk mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024.
Bahkan keputusan ini diperkuat oleh hasil keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) hingga rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar setelah Munas 2019.
Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Golkar menyatakan bahwa partainya sudah resmi mengumumkan nama calon presiden untuk Pemilu 2024 pada saat Musyawarah Nasional (Munas) partai.
Baca Juga: Kunjungan Kerja Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara
Ia menambahkan bahwa saat ini Golkar sedang berjuang untuk sistem pemilu yang memberikan kedaulatan kepada rakyat melalui sistem proporsional terbuka.
Namun, diketahui ada upaya dari sejumlah pihak untuk mengembalikan sistem pemilu dari tangan rakyat kepada pimpinan partai melalui sistem proporsional tertutup yang dilakukan melalui gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Golkar sendiri telah menginisiasi pernyataan sikap penolakan sistem proporsional tertutup yang dilakukan delapan partai awal tahun ini.
Baca Juga: Komnas Haji Sampaikan Kenaikan Biaya Demi Keberlangsungan Keuangan Haji juga Kemaslahatan
Airlangga menekankan bahwa Golkar ingin tetap konsisten memberikan kedaulatan kepada rakyat dan mayoritas partai sudah sepakat untuk tidak mengubah Undang-Undang tentang Pemilu tahun ini agar regulasi yang digunakan sebagai dasar Pemilu 2024 tetap sama dan tak diubah tiap tahun.
“Jadi kita sudah ada komitmen antarpartai politik tidak setiap tahun, aturan pemilu diubah-ubah. Jadi tentu ini kita harus dijalankan secara konsisten apalagi kalau istilah di sepak bola peluit sudah dibunyikan," tegasnya.
Beberapa partai politik yang duduk di Parlemen Senayan, kecuali PDIP, telah menyatakan sikap mereka untuk menolak sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. Saat ini, beberapa pihak sedang mengajukan gugatan uji materi terkait sistem pemilu proporsional terbuka ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). *** (SA)