Ini negeri yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil.
Dalam pidato 20 Mei 2026, gagasan itu diberi angka. Prabowo menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar USD 436 miliar, tetapi USD 343 miliar mengalir keluar kembali.
Jika dirata-ratakan, USD 343 miliar selama 22 tahun setara sekitar USD 15,6 miliar per tahun. Dengan kurs sekitar Rp17.000 per dolar, itu kira-kira Rp265 triliun per tahun.
Ada pula angka lain yang disebut dalam pemberitaan: potensi kerugian akibat under-invoicing selama 34 tahun mencapai USD 908 miliar, atau sekitar Rp15.400 triliun.
Intinya sama: kebocoran bukan sekadar korupsi kecil. Ia adalah lubang besar dalam struktur ekonomi nasional.
Hilirisasi tanpa transparansi hanya memindahkan rente dari Jakarta ke Beijing, atau negara lain. Laporan Global Financial Integrity 2021 juga mencatat aliran keuangan gelap Indonesia rata-rata USD 10 miliar per tahun.
Prabowo pun datang dengan jalan keluar dan ikhtiar. Solusi paling radikal dalam pidato itu adalah kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN untuk komoditas strategis.
Prabowo menyebut pemerintah menerbitkan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. Tahap awal mencakup minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy atau paduan besi. BUMN ditunjuk sebagai eksportir tunggal atau fasilitas pemasaran untuk memperkuat pengawasan ekspor.
Keuntungannya jelas. Negara dapat melihat harga sebenarnya. Under-invoicing lebih sulit dilakukan jika ekspor terkonsolidasi dan datanya terpusat.
Penerimaan pajak dan devisa juga dapat meningkat. Jika laba tidak mudah dipindahkan lewat transfer pricing, negara memperoleh bagian lebih adil.
Posisi tawar Indonesia naik. Selama ini produsen komoditas sering lemah karena menjual sendiri-sendiri. Dengan koordinasi negara, Indonesia bisa menjadi price maker, bukan sekadar price taker.
Digitalisasi melalui sistem blockchain dan real-time monitoring wajib diterapkan guna memotong praktik under-pricing. Integrasi data otomatis antar-lembaga akan menutup celah manipulasi harga, memastikan setiap tetes kekayaan alam tercatat dengan akurasi absolut.
Tetapi kebijakan ini hanya akan berhasil jika BUMN yang ditunjuk bersih, profesional, transparan, dan diaudit ketat.
Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap.
Agar ekspor satu pintu berhasil, BUMN penampung wajib diaudit lembaga independen internasional, direksinya dipilih lewat seleksi terbuka berbasis rekam jejak, dan data harga real-time dipublikasikan ke publik.